Ketik disini

Headline Metropolis

Setelah Mutasi Mau Apa?

Bagikan

Mutasi dan promosi berdasarkan PP 18 tahun 2016 telah dilakukan. Mutasi ini fenomenal. Nyaris seluruh SKPD memiliki nomenklatur baru. Celakanya, tidak ada waktu bagi pejabat baru untuk mempelajari berkas dan tupoksi masing-masing. Mereka dituntut mulai kerja, kerja, kerja!

***

Pemerintah Kota Mataram menggelar mutasi dan promosi besar-besaran (30/12/2016) lalu. Selain memenuhi kebutuhan untuk menyegarkan mesin birokrasi, mutasi kali ini juga wajib dilakukan seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Terlepas dari ada yang puas dengan kecewa dengan hasil mutasi itu, Pemerintah Kota Mataram dituntut harus bekerja cepat. Nyaris tidak ada waktu menarik nafas. Usai liburan tahun baru pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan semua staf harus mulai berjibaku dengan persoalan daerah.

a�?Tidak ada waktu untuk merenung, mengapa? Mengapa? Mengapa? Ya begini sudah,a�? kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Permintaan untuk segera bekerja memang sudah seharusnya. Berbagai bentuk pelayanan pada masyarakat yang sudah masuk di meja kerja dan akan masuk, antri sedemikan banyaknya. Jika waktu dihabiskan hanya untuk merenungi hasil mutasi, maka seperti kata wali kota, pelayanan kota bisa pincang. Bahkan amburadul.

a�?Kami sudah memikirkan yang terbaik dan hasil mutasi dan penempatan saat inilah yang terbaik,a�? tegas Ahyar.

Beban kerja para ASN pada tanggal 3 Januari besok memang bertumpuk-tumpuk. Nyaris, tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari berkas dan tupoksi masing-masing. Nomenklatur dan teknis bekerja masing-masing pejabat dan staf boleh jadi akan banyak perbedaan.

a�?Saya akan evaluasi dalam satu tahun,a�? sambungnya.

Jika pejabat tidak menunjukan performa yang baik, mereka terancam terdepak dari posisinya. Ahyar rupanya tidak main-main. Mimik mukanya sampai terlihat tegang saat memberi penegasan pada seluruh pejabat yang di mutasi.

Selasa (3/1) besok, paraA� pejabat juga harus sudah menempati ruangan lama dengan rasa baru. Lama karena kebanyakan adalah bangunan gedung dan kantor yang dipunyai pemkot saat ini. Tapi baru, tentu saja dengan nomenklatur yang berbeda.

a�?Sosialisasi kantor dan gendung ini penting agar para pejabat bisa mengetahui di mana mereka bekerja,a�? kata Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito.

Sama halnya dengan wali kota, Eko juga berharap pejabat sudah bisa bekerja cepat. Belajar tugas masing-masing bisa dilakukan sembari berjalannya waktu. Perubahan nomenklatur ini memang yang paling besar selama ini. Hampir semua SKPD mengalami perubahan, baik penambahan atau pengurangan fungsi dasar.

a�?Ada beberapa dinas yang nanti akan digabung sembari kita juga membangun kantor baru,a�? terangnya.

Sebelumnya Eko juga mengatakan dari hasil mapping ada dua SKPD yang mendesak dibangunkan gedung. Yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan gedung dua instansi ini rencananya di area perkantoran di Lingkar Selatan.

Kantor BKD saat ini statusnya masih pinjam lahan. Sementara, Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah SKPD baru. Pisahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga saat ini yang nantinya masing-masing berdiri sendiri.

Secara bertahap, kebutuhan gedung akan dipenuhi. Sekadar diketahui, kantor tempat bekerja beberapa SKPD tercatat ada enam dengan status pinjam pakai. Lima di antaranya milik Pemprov NTB. Sedangkan 1 milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sementara dua gedung lainnya, statusnya sewa. Tidak dijelaskan secara eksplisit penyewaan gedung dilakukan pada pihak mana.

a�?Iya dua itu kita sewa,a�? tandasnya.

Sementara itu, menanggapi rencana ada beberapa SKPD yang akan digabung dalam satu kantor, Kepala Dinas Pendidikan Sudenom tidak mempermasalahkan jika dirinya berbagi dengan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora).

a�?Saya rasa tidak ada persoalan,a�? kata Sudenom.

Selama yang dibagi bukan terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Namun yang perlu dipikirkan menurutnya, adalah fasilitas kerja. Seperti komputer dan meja. Ini tentu harus disesuaikan sehingga tidak ada perebutan alat kerja masing-masing dinas.

a�?Toh juga, kalau ditinggalkan nanti (Dispora), fasilitas penambahnya buat kami,a�? kelakarnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka