Ketik disini

Sumbawa

Gubernur Tolak Pengadaan Trail dan CB 150R

Bagikan

SUMBAWA – Dalam rancangan APBD 2017 yang telah dikirim ke Gubernur NTB untuk dievaluasi tercantum anggaran pengadaan kendaraan bermotor roda dua senilai Rp 929 juta. Pengadaannya melaluiA� sekretariat daerah.

Sesuai data yang dihimpun Radar Sumbawa, anggaran tersebut rencana akan digunakan untuk membeli kendaraan dinas type trail 4 unit senilai Rp 160 juta (per unit Rp 40 juta). Selanjutnya kendaraan dinas type bebek 4 unit Rp 74 juta (per unit Rp 18,5 juta). Kendaraan dinas type KLX 1 unit Rp 40 juta, Traill Gaz 250cc 2 unit Rp 65 juta (per unit Rp 32,5 juta) dan kendaraan CB 150R 1 unit Rp 30 juta. Dari beberapa item kendaraan tersebut, sesuai evaluasi gubernur yang dibahas pada rapat evaluasi di DPRD Sumbawa akhir tahun emarin, khusus Traill Gaz dan CB 150R ditolak gubernur.

Dalam catatan evaluasinya, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi memaparkan alasan penolakannya. Menurut gubernur, pengadaan untuk dua kendaraan jenis tersebut tidak diperkenankan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Dalam Permendagri tersebut penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang. Selain itu juga diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam PP tersebut khusus mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Gubernur memerintahkan bupati Sumbawa bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 hari terhitung setelah diterimanya keputusan ini. Jika tidak ditindaklanjuti dan tetap menetapkan RAPBD menjadi peraturan daerah dan raperbup menjadi peraturan bupati, gubernur mengancam akan melakukan pembatalan terhadap RAPBD Sumbawa Tahun 2017.

Informasi yang berkembang di lapangan, pengadaan kendaraan yang ditolak iturencananya diperuntukkan untuk kendaraan operasional anggota DPRD Sumbawa. Terlebih, sebelumnya sebagian anggota DPRD Sumbawa sudah mendapat kendaraan operasional jenis trail yang dianggarkan melalui sekretariat deerah. Meskipun prakteknya di lapangan, kendaraan tersebut sebagian digunakan sebagai kendaraan pribadi. Sehingga sebagian lainnya diupayakan untuk direalisasikan secara bertahap.

Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dikonfirmasi belum lama ini terkait APBD tahun 2017 mengakui sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah di bawahnya mengirim hasil paripurna itu ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi gubernur. Hasil evaluasi gubernur inilah yang menjadi ketetapan Pemda. Sehingga apapun yang menjadi perintah gubernur akan diindahkan.

a�?Karena wewenang evaluasi ada di gubernur,a��a�� kata bupati.

Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata yang dihubungi Radar Sumbawa (Lombok Post Group) untuk mengkonfirmasi tidak memberikan respons. Nomor handphone yang dihubungi tidak digubris. Bahkan pesan singkat yang dikirim melalui SMS hingga berita ini ditulis tidak dibalas. (aen/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka