Ketik disini

Kriminal

Jaksa Tawarkan Bantuan ke Pemda

Bagikan

MATARAM – Kerugian negara yang ditemukan belum sepenuhnya dikembalikan SKPD lingkup Pemprov NTB. Berdasarkan catatan terakhir Inspektorat NTB, kerugian negara yang belum tertagih sekitar Rp 20 miliar lebih. Untuk menagih kerugian negara itu, pemda masih mengandalkan timnya sendiri. Sejauh ini, pemda belum melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejati NTB.

Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun) Kejati NTB Hendrik Selalau mengatakan, pemda masih mengupayakan penagihan dengan timnya sendiri. Tapi, jika sampai akhir tahun penagihan tidak menunjukan hasil maksimal, maka akan diserahkan kepada JPN.

a�?Secara resmi memang belum ada penunjukan, tapi secara komunikasi sudah ada,a��a�� aku dia.

Koordinasi itu, sambung dia, berarti sudah ada isyarat bahwa penagihan akan melibatkan jaksa. Dia menegaskan, pihaknya siap-siap saja jika memang tenaga JPN dibutuhkan.

a��a��Kalau ada permintaan, kami selalu siap,a��a�� tegas dia.

Disinggung item kerugian negara, Hendrik belum mengetahui pasti. Karena pemda belum menyerahkan kewenangan penagihan. Apakah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, atau kelebihan pembayaran, dia tidak bisa memastikannya.

a��a��Tapi, ndak jauh dari itu. Kekurangan volume dan kelebihan pembayaran,a��a�� ujar dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jika kewenangan sudah diserahkan kepada jaksa, pihaknya akan mengupayakan penagihan persuasif. Namun jika yang bersangkutan bandel dan tidak mau membayar, Hendrik menegaskan, akan menempuh jalur hukum. a��a��Kalau tidak mau bayar kita gugat, dan sita hartanya untuk menutupi kerugian negara tersebut,a��a�� pungkasnya.A�(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka