Ketik disini

Headline Metropolis

Bemo Kuning Melawan!

Bagikan

MATARAM – Bemo kuning melawan! Mereka mulai merasakan dampak dari kebijakan pemerintah mengoperasikan Bus Rapid Transport (BRT).

Kemarin, puluhan sopir bemo kuning yang tergabung dalam Himpunan Angkutan Kota (Angkot) Mataram, plus puluhan sopir Angkutan Pedesaan (Angdes) Lombok Barat mendatangi Dishub Kota Mataram. Mereka menuntut BRT berhenti beroperasi.

“Kami dibunuh oleh pemerintah kami sendiri,a�? kata Ketua Himpunan Angkota Mataram H Sukanah.

Dia dan para sopir lainnya tampak geram lantaran semenjak adanya BRT, bemo kuning termasuk angdes di Lobar yang puluhan tahun mampu bertahan mulai tergerus. Rute yang sama, pembangunan fasilitas pendukung halte ang masid, hingga pemberian subsidi pada angkutan bus dianggap mencerminkan sikap pemerintah yang berat sebelah.

“Bus didukung mati-matian, kami dimatikan betulan,a�? katanya kecewa.

Para sopir lanjutnya tak meminta macam-macam. Selama ini mereka tak pernah meminta uang dari pemerintah. Yang diinginkan hanyalah keleluasaan dalam berusaha. a�?Kami butuh makan, hanya itu,a�? ungkapnya.

Untuk kelancaran usaha mereka, ia meminta BRT tak lagi mengaspal. Jika pemerintah serius memperjuangkan rakyat, menurutnya aspirasi tersebut pastilah didengar.

Hal senada dikatakan Suharjan, sopir Angdes Senggigi-Meninting. Semenjak keberadaan BRT, mereka tak lagi bisa berbuat banyak. Sopir makin kesal lantaran BRT saat ini seenaknya menaik turunkan penumpang di luar pemberhentian halte atau bus stop.

Itu membuat semua penumpang potensial mereka memilih untuk menggunakan BRT. a�?Sekarang sudah tak ada hasil sama sekali,a�? keluhnya.

Para sopir yang datang dengan kendaraannya masing-masing sempat membuat lalu lintas di seputaran Lingkar Utara macet. Keadaan sempat memanas ketika demo berlangsung, sebuah BRT melintas. Spontan sejumlah sopir berusaha mencegat dan memberhentikan kendaraan tersebut.

Polisi yang berjaga sampai harus turun tangan menenangkan massa, meminta tak melakukan pencegatan apalagi sampai pengerusakan. a�?Sudah-sudah, jangan dicegat, biarkan lewat,a�? kata seorang polantas yang berjaga.

Kadis Perhubungan Kota Mataram H Khalid yang menemui masa menjelaskan BRT merupakan bantuan pemerintah pusat. Pengoperasian BRT di empat koridor di Mataram dan Lobar adalah keputusan pemerintah provinsi yang ditandatangani langsung Gubernur NTB HM Zainul Majdi. a�?Jadi tak bisa saya memberhentikan BRT, itu haknya provinsi,a�? katanya jujur.

Khalid mengatakan, seluruh aspirasi para sopir akan disampaikan langsung. Ia lantas meminta para sopir untuk mengutus perwakilan di lain waktu untuk mendatangi provinsi. Dia bahkan berjanji memfasilitasi untuk bertemu.

“Tapi tak sekarang, karena sedang ada mutasi pelantikan pejabat sekarang,a�? katanya disambut sorakan para sopir yang kecewa.

Tanpa ada kepastian, pertemuan kali itu lantas disudahi. Para sopir yang tak puas hanya bisa balik kanan sambil menggerutu. a�?Giliran ada masalah pemerintah ini saling lempar, pas ada prestasi mereka pada nampang di depan,a�? kritik Mahsum seorang sopir lainnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka