Ketik disini

Metropolis

Inspektorat Serahkan ke Kejaksaan

Bagikan

MATARAMA�– Inspektorat Provinsi NTB akhirnya menyerahkan proses penagihan kerugian negara pada Kejasaan Tinggi (Kejati) NTB. Hal itu dilakukan karena beberapa pejabat atau pegawai belum menunjukkan itikad baik dalam mengembalikan kerugian negera pada mereka. a�?Kita akan koordinasikan untuk dilimpahkan ke kejaksaan agar melakukan penagihan,a�? kata Inspektur Inspektorat NTB H Ibnu Salim, kemarin (3/1).

Ibnu menyebutkan, ada 548 jumlah temuan dalam LHP BPK dengan nilai kerugian Rp 91,3 miliar lebih. Dari jumlah itu yang sudah dikembalikan sampai dengan semester II tahun 2016 sebesar Rp 72,9 miliar lebih atau sekitar 89,86 persen. Sehingga sisa kerugian negara yang belum tertagih sebesar Rp 18,4 miliar. Sisanya inilah yang akan terus ditagih sampai semua kerugian negara tersebut bisa kembali ke kas negara.

Ia menjelaskan, pencapaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 89,86 persen tersebut terdiri dari sesuai rekomendasi 88 persen, tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan sah 1,8 persen, total kenaikan pengembalian kerugian pada semester I-II 2016 mencapai Rp 1,9 miliar. Total kenaikan pengembalian kerugian berdasarkan LHP Inspektorat pada semester I-II mencapai Rp 653 juta lebih.

Ada beberapa langkah tindak lanjut yang sudah dilakukan. Diantaranya pemanggilan dan penagihan kepada pihak ketiga yang bertanggungjawab, pemanggilan ASN yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian pada 19 Desember 2016 lalu. Kemduian ditetapkan batas akhir kesanggupan pelunasan dengan syarat dan konsekuensi. Selain itu dilakukan sidang majelis TPTGR tanggal 20 Desember 2016 dengan keputusan yakni pembebanan surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) dan penyerahan beban penagihan kepada jaksa pengacara negara dalam hal ini kejaksaan negeri.

Mantan Kasat Pol PP NTB ini menjelaskan, dari 24 item SKTJM itu ada yang melunasi langsung. Sehingga sisanya sekitar 15 item yang akan dilimpahkan ke kejaksaan mulai Januari. Langkah ini dilakukan karena sebelumnya Inspektorat memberikan batas waktu hingga 31 Desember. Tapi karena tidak ada itikad baik maka diserahkan ke aparat hukum. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka