Ketik disini

Metropolis

Jangan Korbankan Masyarakat!

Bagikan

MATARAMA�– Putusnya kontrak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan rumah sakit swasta disayangkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan (Dikes) NTB segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Meski persolan ini menyangkut kontrak kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS. Tapi bagaimana pun, pemerintah harus jadi penengah. a�?Dikes perlu turun tangan dulu, melakukan mediasi BPJS dan RS swasta, bagaimana pun pemerintah yang akan kena imbas,a�? kata Amin di ruang kerjanya, kemarin (3/1).

Amin tidak ingin masalah ini mengorbankan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Meski ada rumah sakit pemerintah, namun jelas tidak akan cukup untuk menangani semua pasien yang butuh pelayanan. Untuk itu, Pemprov NTB tidak ingin membiarkan polemik ini berlangsung lama. a�?Harus dicarikan solusi terbaik, jangan sampai masyarakat dirugikan,a�? tegasnya.

Menurutnya, ke depan perlu ada sebuah regulasi tetap yang mewajibkan semua rumah sakit untuk melayani masyarakat peserta BPJS. Mereka harus menerima pasien BPJS, tapi dengan catatan kerja sama itu tetap menguntungkan bagi rumah sakit swasta. Karena bagaimanapun mereka juga berbisnis yang membutuhkan biaya untuk beroperasi. a�?Boleh berbisnis tapi sisi pelayanan kemanusiaan jangan dikesampingkan,a�? ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Warti’ah mengatakan, kedua belah pihak harus segera menemukan solusi terbaik agar pelayanan BPJS tetap bisa terlayani. MoU baru harus segera ditandatangani agar pelayanan tetap berjalan normal. Tapi sambil mencari solusi terbaik, rumah sakit pemerintah harus siap memberikan pelayanan optimal dengan limpahan pasien BPJS dari rumah sakit swasta.

a�?Sambil mencari formula,a�? katanya.

Karena persoalan ini juga menyangkut kebijakan pemerintah pusat, dewan coba menkomunikasikan dengan DPR RI. Pihaknya akan minta agar membicarakan dengan kementerian terkait. Karena daerah sifatnya hanya pelaksana, agak susah tanpa perubahan di pusat. a�?Sehebat apapun kita percuma kalau pusat tidak respons,a�? katanya.

Ia berharap, dalam hal ini eksekutifA� berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dewan juga akan mengkomunikasikan dengan DPR RI. Harapannya MoU baru bisa segera ditandatangani dan pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) tak ada kendala. a�?Saran saya BPJS kesehatan dan Dikes segera berkoordinasi ke pusat untuk membuat MoU baru,a�? kata politisi PPP ini.

Wartiah menyarankan agar rumah sakit pemerintah, baik RSUP NTB maupun RSUD Mataram juga meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk BPJS juga harus meningkatkan kinerjanya, misalnya memperbaiki data mereka serta menyegerakan pembayaran klaim ke rumah sakit. “Jangan sampai terlambat dibayar ke rumah sakit,” tegasnya. (ili/r7)A�A�A�A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys