Ketik disini

Metropolis

Pelayanan RSUP Masih Normal

Bagikan

MATARAMA�– Sejak BPJS Kesehatan dengan rumah sakit swasta resmi a�?berceraia�? per 1 Januari, hingga saat ini proses pelayanan di RSUP NTB masih berjalan normal. Tidak ada lonjakan pasien seperti yang dikhawatirkan. a�?Masih stabil, tapi kalau ada lonjakan (pasien) kita antisipasi,a�? kata Direktur RSUP NTB dr Lalu Hamzi Fikri, kemarin (3/1).

Pelayanan di RSUP NTB masih berjalan normal dan lancar seperti hari biasanya. Meski demikian pihaknya juga sudah melakukan langkah antisipasi. Diantaranya dengan menyiapkan ruang perawatan, fasilitas pelayanan serta SDM. Saat ini RSUP memiliki 319 tempat tidur baik kelas III hingga VVIP. a�?Kita akan tingkatkan terus,a�? katanya.

Ia menyebutkan 80 persen pasien RSUP adalah pengguna kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN, RSUP tentu juga terkena dampak. Tetapi sebagai rumah sakit pemerintah, mereka tidak mungkin memutus kontrak seperti RS swasta. Mereka wajib melayani, sebab RSUP tidak hanya mengejar keuntungan. Akan tetapi juga punya sisi sosial yang wajib dilayani. a�?Tentu kondisi ini akan kita laporkan ke pemilik rumah sakit dalam hal ini Pemprov NTB,a�? katanya.

Klausul baru tentang pembiayaan layanan BPJS Kesehatan untuk pasien di kelas VIP dalam Permenkes 64 menjadi polemik. Hal itu memicu sejumlah rumah sakit (RS) swasta memutus kontrak dengan BPJS Kesehatan. Di dalam Permenkes tersebut dijelaskan, ketika muncul kasus pasien naik kelas ke kelas VIP, tambahan pembayaran pada kasus itu adalah selisih tarif kamar rawat inap kelas VIP dengan tarif kamar kelas sebelumnya. Selisih bayar tersebut ditanggung peserta BPJS Kesehatan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.

Tapi yang jadi masalah dalam aturan baru itu adalah selisih biaya perawatan di kelas VIP selama ini bukan hanya tarif kamar. Tetapi meliputi jasa-jasa lain seperti dokter spesialis, jenis obat-obatan, dan pelayanan lainnya. Pihak RS khawatir, jika aturan tersebut berlaku, pasien hanya bersedia menanggung selisih tarif kamar.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhadini Eka Dewi mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan di pusat, sore kemarin. Dalam kasus ini daerah hanya bisa menunggu, karena pokok permasalahannya ada di aturan kementerian.

Ia berharap akan ada solusi terbaik dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun RS swasta. a�?Kita tunggu saja apa yang diputuskan,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys