Ketik disini

Pendidikan

Dikbud Akan Memperketat Sistem BL

Bagikan

MATARAM — Pejabat selalu mendapat tempat pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Bina Lingkungan (BL). Kondisi ini membuat akses pendidikan tidak berkeadilan. “Biasanya pada sistem BL banyak titipan pejabat,” aku Kadis Dikbud NTB H Muhammad Suruji di ruang kerjanya, kemarin (4/1).

Kini lanjut dia, hal tersebut tidak akan berlaku lagi. Kewenangan SMA/SMK ditangan provinsi akan melakukan kajian pada PPDB. Dalam kajian ini ada tiga hal yang akan dicapai. Yakni akses pendidikan berkeadilan, penguatan mutu, dan keterlibatan masyarakat. Ia tidak ingin ada orangtua memaksakan anaknya masuk di sekolah tertentu. “Ini harus kita basmi,” kata dia.

Ia menjelaskan, jika ada orangtua memaksakan anaknya di sekolah tertentu maka ia meminta kepala sekolah (kasek) untuk melapor ke dinas. Dinas nantinya yang akan mengurus orangtua tersebut.

Ia menilai, selama ini kepala sekolah (kasek) hanya menjadi korban pada PPDB. Tekanan dari para pejabat membuat jumlah siswa tidak merata di sekolah.Dampaknya, sistem BL tidak pernah sesuai hajatannya. “Kuota BL ini juga selalu melebihi dari aturan dibuat,” ucap dia.

Ia menyebutkan, pihaknya berencana menerapkan sistem BL sesuai zona sekolah. Misalnya, Kecamatan Sandubaya maka ada jatah untuk siswa yang beralamat di sana. Begitu juga dengan kecamatan lainnya. Tapi kata dia, tidak semua siswa diterima. Kuota BL ini akan dibatasi dengan harapan sekolah swasta mendapat siswa.“Kami hanya susahkan Kecamatan Cakrenegara. Tidak ada SMA/SMK negeri di wilayah ini,” sebut dia.

Ia mengatakan, tidak ada lagi tes pada sistem BL. Jatah BL berdasarkan tempat tinggal siswa. “Kami tidak ingin ada yang dirugikan,” ucapnya. Ia juga akan menetapkan kouta jumlah siswa diterima di masing-masing sekolah negeri. Setiap sekolah akan menerima jumlah siswa sesuai dengan jumlah ruang.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini ia akan merumuskan sistem PPDB bersama UPTD masing-masing kabupaten/kota. Ia akan mengundang dewan pendidikan, ketua yayasan, dan yang paling penting kepala sekolah swasta. “Kita ingin terima masukan dari sekolah swasta pada sistem PPDB,” ucap dia.

Terpisah Abdul Majid, guru SMA Hangtuah 3 Mataram berharap, kebijakan PPDB sistem BL ini nantinya sesuai dengan harapan. Jangan sampai terulang kembali ketika SMA/SMK dikelola kabupaten/kota. “Jangan lagi ada sekolah yang menerima siswa sampai over kapasitas,” ucap dia.

Ia meminta pada PPDB depan Dikbud NTB menekan jumlah siswa masuk di sekolah negeri. Jika kuota sudah ditentukan jangan sampai dilebihkan. Sehingga nantinya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa memilih sekolah swasta. “Mudahan nantinya sekolah swasta bisa bangkit kembali setelah dikelola provinsi,” harap dia. (jay)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka