Ketik disini

Metropolis

Harus Ada Jalan Tengah

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB berharap ada jalan tengah dalam polemik antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit (RS) swasta di Kota Mataram. Sebab, jika tidak segera diselesaikan pelayanan kesehatan bagi warga tidak bisa optimal. a�?Harus dicari solusi yang saling menguntungkan,a�? kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti di ruang kerjanya, kemarin (4/1).

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional membuat rumah sakit swasta protes dan memutus hubungan kerja sama. Karena klausul dalam aturan ini dianggap merugikan. Akibatnya, mulai 1 Januari 2017 beberapa rumah sakit swasta tidak lagi melayani peserta BPJS. a�?Ini (masalah) kebijakan pusat,a�? ujarnya.

Menurut Rosiady kondisi ini jelas merugikan masyarakat juga rumah sakit swasta sendiri, karena mereka juga perlu hidup. Sehingga harus ada jalan tengah dari pemerintah pusat. Masalahnya hanya pada selisih perhitungan tarif bagi pasien yang pindah dari kelas I ke VIP, baginya titik perdebatannya sangat teknis. a�?Tidak seharusnya masalah teknis itu membuat orang merasa dirugikan,a�? katanya.

Dalam posisi ini, pemprov meminta agar apapun keputusan pemerintah pusat nanti, pihak swasta jangan sampai dirugikan. Sebaliknya, RS swasta harus mau melayani warga pengguna kartu BPJS. Faktanya selama ini, dengan keterlibatan swasta di BPJS, pemerintah, masyarakat dan swasta sama-sama diuntungkan. Tidak hanya membantu pilihan pelayanan bagi masyarakat, pihak swasta pun pasti diuntungkan. Di mana mereka memiliki pasar yang lebih luas dari berbagai daerah.

Berdasarkan pantauan sementara, pasien yang melonjak hanya di RSUD Mataram. Sementara RSUP NTB masih normal. Akan tetapi bukan tidak mungkin dalam dua tiga hari akan membeludak. a�?Kita menunggu dalam minggu ini mudahan ada keputusan,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka