Ketik disini

Metropolis

NTB Gak Butuh Buruh Asing

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB angkat bicara menyusul terungkapnya 12 pekerja asing asal Tiongkok yang diduga melakukan pekerjaan ilegal. Apalagi kasus serupa bukan pertama kalinya terjadi.

Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, masalah ini harus disikapi secara serius terutama pemerintah pusat. Sebab, jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk itu perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk membatasi mereka.

a�?Jangan sampai tenaga kasar yang tidak kita butuhkan dari Tiongkok atau dari mana pun membanjiri negara kita,a�? kata Rosiady, Rabu (4/1).

Menurutnya, alasan investasi tidak bisa juga dijadikan alasan pembenar untuk memboyong tenaga kerja kasar besar-besaran dari luar negeri. Jika jenis tenaga kerja itu tidak ada di dalam negeri, maka tidak masalah didatangkan dari luar. Tapi kehadiran buruh kasar asing, tentu menjadi sebuah kerugian bagi daerah karena berkurangnya kesempatan bagi tenaga kerja dalam negeri.

a�?Pastilah (rugi), ketika masih banyak pekerja kita yang bisa mengisi tapi justru ada orang lain di situ,a�? katanya.

Hanya saja kata Rosiady, pemprov tidak bisa berbuat banyak. Sebab, yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat melalui imigrasi. Daerah tidak bisa mengusir warga negara asing.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H Wildan mengatakan akan memperketat pengawasan. a�?Dengan adanya kasus ini tentu kami akan menjadi atensi khusus,a�? katanya, kemarin (4/1).

Hanya saja, jumlah pengawas yang dimiliki saat ini sangat terbatas yakni 20 orang dengan fasilitas yang terbatas. Kantor-kantor UPTD di Sumbawa juga masih belum memadai.

Sementara terkait kasus 12 tenaga kerja Tiongkok ini, Wildan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada kantor Imigrasi. Tapi jika ada unsur pelanggaran ketenagakerjaan, baru Disnakertrans akan mengecek. Sampai saat ini informasi yang diterima para pekerja asing tersebut hanya memiliki izin tinggal Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim). a�?Saya sudah minta Kadib yang baru untuk mengecek ke lapangan, segera,a�? katanya.

Untuk mendapatkan kejelasan para pekerja tersebut, Disnakertrans akan bekerja sama dengan kantor Imigrasi sehingga didapatkan informasi yang jelas, terutama terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pihaknya juga akan mendalami siapa pihak yang menjadi sponsor mereka, termasuk perusahaannya.A� Jika ada indikasi melanggar tentu perusahaan akan dipanggil, tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Disnaker yang akan menangani.

Ditegaskannya, selama ini, agen para pekerja maupun perusahaan tidak pernah berkoordinasi dengan pihaknya. Dengan alasan mereka sudah mengantongi Dahsuskim, hanya saja 12 tersebut keluar dari lokasi yang diperbolehkan. a�?Tapi terkait pelanggaran izin ketenagakerjaan kita yang bergerak di sana,a�? ujarnya.

Sponsor Diperiksa

Sementara itu, Kantor Imigrasi Mataram terus mendalami dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan 12 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Rencananya, hari ini Imigrasi akan memeriksa perusahaan sponsor, yakni PT PSM (inisial) yang membawa 12 TKA itu ke Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim).

Kepala Kantor Imigrasi Mataram Romi Yudianto mengatakan, pemanggilan sponsor berkaitan dengan sejauhmana pengawasan dan pertanggungjawaban mereka. Sebab, 12 TKA Tiongkok didatangkan sponsor untuk bisa bekerja di Indonesia.

a�?Jadi sponsor ini yang bertanggungjawab terkait pengawasan mereka,a�? kata Romi, kemarin (4/1).

Jika terbukti sponsor lalai dalam pengawasan terhadap 12 warga Tiongkok, pihak Imigrasi tidak akan tinggal diam. Romi menegaskan, sponsor bisa saja diseret ke meja hijau jika terbukti melanggar.

a�?Ya kita kenakan tindakan juga, kalau memang ada pelanggaran,a�? tegasnya.

Bagaimana dengan 12 pekerja Tiongkok, apakah akan dipanggil juga? Terkait itu, Romi mengatakan tetap memanggil mereka usai pemeriksaan sponsor.

Pihak Imigrasi, lanjut dia, ingin menggali keterangan terkait dugaan aktivitas ilegal mereka. Sebab, dari keterangan sementara yang diperoleh petugasnya, 12 orang itu bekerja sebagai operator di kapal keruk Cai Jun I.

a�?Itu yang kita ingin tahu, apakah ada aktivitas mereka di daratan dengan pemasangan pipa,a�? bebernya.

Jika hal itu bisa dibuktikan Imigrasi, 12 orang TKA akan diberi tindakan keimigrasian. Bisa berupa deportasi atau diproses hukum.

Lebih lanjut, Romi mengatakan jajarannya terus mencari bukti terkait dugaan aktivitas ilegal tersebut. Pihak imigrasi diberi batas waktu selama 30 hari kedepan, untuk penindakan 12 pekerja Tiongkok.

a�?Kita secepatnya, ada batas waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan mengamankan WNA,a�? ucap dia.

Sementara itu, mengenai izin tinggal kemudahan khusus keimigrasian (Dahsuskim) dengan izin tinggal batas perairan yang dimiliki, hanya berlaku enam bulan. Jika pekerja Tiongkok datang pada akhir November tahun lalu, maka masa berlaku izin tinggal hanya sampai Mei 2017.

a�?Izin mereka sah, selama beraktivitas di kapal atau perairan. Tapi yang kita dalami ini terkait aktivitas mereka di daratan,a�? kata dia.

Mengenai masuknya 12 pekerja Tiongkok ini, Romi mengatakan melalui dua tahap. Pertama, di 16 November, kedua di 27 November. Sejak berada di perairan Lombok Timur, mereka beraktivitas di atas kapal. Namun, di akhir Desember, petugas mendapat informasi adanya aktivitas pekerja Tiongkok di daratan Pulau Lombok.

Mereka diduga ikut melakukan pekerjaan pemasangan pipa di daratan untuk menyalurkan pasir hasil pengerukan. Seperti diberitakan sebelumnya warga Tiongkok ini sendiri merupakan pekerja padaA� proyek pengerukan dasar kolam labuh pelabuhan Labuhan Haji. Mereka adalah operator kapal keruk yang disewa pemenang tender.(dit/r2)

Tak Lapor Syahbandar

Dari Lombok Timur, Kepala Wilayah Kerja Syahbandar Labuhan Haji H Kahfi memastikan kalau pekerja Tiongkok tersebut tak melapor ke pihaknya. a�?Selama ini tidak ada laporan,a�? kata Kahfi.

Dia mengatakan, pihaknya hanya menerima laporan kedatangan kapalnya yang berlabuh dan bersandar di Labuhan Haji dari kontraktornya.

Dijelaskannya, Syahbandar hanya bertugas melakukan pengawasan pelayaran. Menyangkut tentang perizinan tenaga kerja itu menjadi kewenangan pihak Imigrasi. a�?Kami dari Syahbandar ini adalah pengawasan tentang kapalnya. Untuk kelaik lautan kapalnya, itu yang menjadi urusan kami,a�? jelasnya.

Kapal pengeruk pasir Cai Jun 1 tiba A�Pelabuhan Labuhan Haji Oktober lalu. Pihak kontraktor atau agen kapal kemudian membuat permohonan ke Syahbandar untuk bersandar di Labuhan Haji.

a�?Mengenai kegiatannya untuk mengeruk pasir atau yang lainnya kami tidak pernah dilibatkan dalam hal itu. Terkait kru di dalamnya apakah mereka punya izin atau tidak itu juga bukan kewenangan kami,a�? jelasnya.

Pelabuhan Labuhan Haji dijelaskan H Kahfi berbeda dengan Pelabuhan yang ada di Kayangan. Dimana pengelolaan di Kayangan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk di Labuhan Haji dijelaskan itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Senada dengan itu, Kepala Unit Penyelenggaran Pelabuhan (UPP) Labuhan Haji Hasibullah juga mengaku demikian. Selama ini belum ada koordinasi antara kontraktor maupun Dinas PU yang mendatangkan kapal ini dengan pihak pelabuhan mengenai keberadaan tenaga kerja asing di dalam kapal Cai Jun 1 ini. Sehingga keberadaan tenaga kerja asing ini pun baru diketahui sekitar dua minggu lalu meski kapal sudah tiba sejak Oktober lalu.

a�?Kalau dari kami terlepas dari mereka tenaga kerja asing itu urusan kontraktor dan pihak imigrasi. Kami hanya berharap proses pengerukan ini bisa segera dilakukan. Agar Pelabuhan ini bisa segera kami operasikan,a�? ungkap Hasibullah. (Ili/dit/ton/r2/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka