Ketik disini

Giri Menang

Pemkab Diminta Tidak Lepas Tangan

Bagikan

GIRI MENANG – Seperti diketahui, sejumlah kepala desa di Lombok Barat terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ini setelah diduga melakukan pelanggaran hukum. Baik kasus pungutan liar, kasus tindak kekerasan, hingga kasus narkoba.

Sejauh ini sikap Pemkab Lobar sebagai induk pemerintahan pun terkesan lepas tangan. Tidak ada bantuan hukum terhadap sejumlah kades yang bermasalah tersebut.

Hal ini disesali oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M Zaini. Sebagai ketua, tentu ia mengharapkan Pemkab lebih aktif dan peduli terhadap pesoalan itu. “Kita sangat prihatin dengan teman-teman kades yang tersandung kasus,a�? terangnya, kemarin (4/1).

Menurutnya, kades sebagai pelaksana kebijakan pemerintah sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Namun kenyataannya perlindungan itu tidak pernah diberikan.

Padahal ia menganggap permasalahan yang menimpa sejumlah kades ini, sama pentingnya dengan sengketa pilkades serentak beberapa waktu lalu. “Urusan sengketa pilkades, pemkab dengan sigap membentuk tim penyelesaian. Setidaknya harapan kami demikian. Melalui bagian hukum dicarikan solusi terbaik permasalahan ini,a�? ucapnya.

Selain masalah bantuan hukum kades bermasalah, Zaini juga menanyakan keputusan Pemkab Lobar yang hingga saat ini belum mengukuhkan pengurus AKAD periode 2015-2020. Padahal keberadaan organisasi ini jelas sangat dibutuhkan. Karena menjadi salah satu poros link penghubung komunikasi desa dengan pemerintah daerah.

“Tetapi A�Pemkab menganggap persoalan AKAD ini tidak ada nilainya,a�? sesalnya.

Karena terus digantung belum dikukuhkan hingga saat ini, ia mengibaratkan AKAD jalan di tempat. Sehingga upaya memberi bantuan hukum terhadap kades yang terjerat kasus pun urung dilakukan.

Zaini berharap, baik persolan kades maupun pengukuhan AKAD, dicarikan solusi terbaik oleh Pemkab Lobar. a�?Jangan sampai kita dituduh tidak setia kawan,a�? sindirnya. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka