Ketik disini

Headline Tanjung

Bupati: Tak Ada Transaksi Jabatan!

Bagikan

TANJUNGA�– Hingga kemarin (5/1), Pemkab Lombok Utara belum juga melakukan mutasi untuk mengisi organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Padahal OPD baru ini sudah berlaku sejak 1 Januari. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi sejumlah pihak tentang adanya dugaan transaksi jabatan. Namun dugaan ini langsung dibantah tegas Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. a�?Hah transaksi jabatan? Tidak ada itu di KLU,a�? ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD, kemarin.

A� Ditambahkan, dia tidak pernah mau bertemu dengan orang yang ingin meminta posisi atau jabatan. Bahkan dia tidak menginginkan penempatan pejabat berdasarkan uang karena merendahkan diri. a�?Kalau saya temukan malah tidak jadi,a�? katanya.

Menurutnya, jika ada transaksi jabatan, pihaknya tidak ikut campur. Jika ditemukan, oknum pejabat yang bersangkutan justru tidak akan dijadikan apapun. Ia berharap para pejabat saat ini bekerja saja dengan baik tidak usah mengkhawatirkan mutasi. Apalagi berupaya melakukan transaksi jabatan seperti itu.

Namun Najmul tidak menampik, selama menjabat menjadi kepala daerah ada pejabat yang berupaya melakukan hal tersebut kepadanya. a�?Dulu pernah ada dua orang yang menemui saya. Tetapi karena dia mengaku sudah bayar untuk dapat posisi, malah saya tidak jadi pakai dia,a�? ungkapnya.

Saat ditanya, lambannya proses pengisian OPD yang melebihi tanggal 5 Januari, Najmul mengatakan, pihaknya berusaha secepatnya. a�?Hari ini tidak ada (mutasi,Red),a�? tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto sangat menyayangkan lambannya pemkab dalam mengisi OPD baru ini. Pihaknya sejak awal berharap pengisian OPD sudah bisa dilakukan per 3 Januari lalu. a�?Karena sekarang perda yang mengatur OPD lama sudah tidak berlaku. Yang berlaku Perda OPD yang baru, kalau belum diisi bagaimana aktivitasnya. Kan terjadi kekosongan,a�? tegasnya.

Ditambahkan, jika memang pemkab perlu melakukan pansel untuk mengisi OPD, seharusnya mengangkat Plt agar tidak terjadi kekosongan. a�?Mau pansel atau tidak itu teknis. Yang penting proses harus dilakukan,a�? ujarnya.

a�?Sudah menjadi rahasia umum tarik ulur kepentingan dalam pengisian OPD. Tetapi jangan sampai itu mengganggu kepentingan publik,a�? pungkasnya. (puj/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka