Ketik disini

Headline Selong

Buruh Tiongkok Tak Pegang Izin

Bagikan

SELONG – Sebanyak 12 pekerja asal Tiongkok mungkin dalam masalah. Sebab, dari hasil pemeriksaan Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB langsung kepada para pekerja ini kemarin, tak satupun dari mereka memegang dokumen yang terkait izin kerja.

Tim Pengawas Disnakertrans NTB dipimpin Kabid Pengawasan dan Ketenagakerjaan Disnakertrans NTB H Sudarman, mendatangi langsung 12 pekerja ini di kapal mereka yang melepas jangkar di perairan Labuhan Haji. Turut serta tim Dinas Sosial Tenaga Kerja Lotim, Otoritas Syahbandar dan UPP Labuhan Haji.

Lombok Post yang turut serta bersama tim menyaksikan sendiri kalau para pekerja ini tak dapat menunjukkan dokumen tenaga kerja yang diminta tim pengawas Disnakertrans. Dokumen yang diminta tersebut adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Lantaran tidak memegang dokumen yang diminta, kendati berupa salinannya, tim pengawas Disnakertrans kemudian berinisiatif menelpon agen Indonesia yang mengurus para pekerj Tiongkok tersebut. Tim kemudian mendapat pemberitahuan, kalau dokumen RPTKA dan IMTA tersebut masih dipegang pihak perusahaan yakni PT Sanle Makmur. a�?Perusahaan ini berbasis di Jakarta,a�? kata pengawas ketenagakerjaan Provinsi Made Sulendra Putra.

Dia mengatakan, pihaknya memang hanya punya kewenangan mengecek dokumen ketenagakerjaan. Sementara kalau paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap/Terbatas bukanlah kewenangan mereka, sehingga dokumen itu tidak turut dicek.

Hanya saja, dari aturan yang ada, Sulendra menjelaskan bahwa agen wajib melengkapi para pekerja Tiongkok ini dengan dokumen RPTKA dan IMTA. Apalagi proyek ini disubkontrak dari PT Sanle Makmur kepada PT Gunakarya Nusantara. Sehingga para TKA ini minimal memiliki salinan dokumen tersebut. a�?Sayangnya hal tersebut tak dapat ditunjukkan,a�? tandas dia.

Kabid Pengawasan dan Ketenagakerjaan Disnakertrans NTB H Sudarman menegaskan, ketiadaan dokumen TPTKA dan IMTA dari para pekerja ini memang belum serta merta menjadikan bahwa mereka datang di NTB bekerja ilegal.

a�?Kami akan hubungi pihak perusahaan terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan kasusnya,a�? katanya. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan apakah memang ada dokumen RPTKA dan IMTA yang diterbitkan untuk para pekerja asal Tiongkok di NTB.

Jika memang nantinya para pekerja tidak memiliki dokumen RPTKA dan IMTA, maka pihak pengawas akan memberikan nota peringatan. Jika dalam waktu 14 hari, dokumen yang diminta tak dilengkapi, maka sanksi yang kemungkinan bisa diambil oleh imigrasi adalah deportasi.

a�?Kami ini hanya sebagai pengawas. Hasil pengawasan yang kami lakukan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan dari pihak imigrasi untuk mengambil tindakan,a�? tandas Sudarman.

Tim pengawas sendiri kemarin menemukan seluruh pekerja berada di kapal. Saat tim datang, tak satupun pekerja yang bekerja di daratan. Sehingga, dari sisi tersebut, sudah sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan pihak Imigrasi bahwa para pekerja ini hanya dibenarkan bekerja di atas perairan semata. Namun, belum diketahui, apakah pada hari-hari sebelumnya, para pekerja itu telah bekerja di daratan seperti yang dilaporkan masyarakat ke Kantor Imigrasi Mataram.

Kepala Syahbandar Labuhan Lombok Suharmaji mengatakan, kapal Cai Jun 1 ini telah tiba sejak 19 oktober 2016 lalu di Labuhan Haji. a�?Saat kapal ini tiba, saya periksa sendiri kalau saat itu belum ada tenaga kerja asing di dalamnya,a�? kata dia.

Baru kemudian sekitar 21 Desember 2016, pihaknya mendapat kabar dari perusahaan pelayaran, kalau di atas kapal sudah ada tenaga asing yang tiba. a�?Jadi saya terima kabar bukan dari agennya,a�? kata dia.

Berbekal informasi tersebut, Syahbandar pun kemudian kembali memeriksa kapal Cai Jun 1 untuk memastikan keberadaan 12 pekerja Tiongkok tersebut. Suharmaji mendapati mereka sudah berada di atas kapal. a�?Saya sempat khawatir terkait dokumen mereka. Namun, dari penjelasan agen, dokumen dikatakan sudah lengkap,a�? ujarnya.

Bahkan, saat itu dia mengaku pihak agen telah menunjukkan sejumlah dokumen para tenaga kerja asing ini. Namun berupa paspor dan KITAS. a�?Bahkan mereka numpang fotocopy di kantor kami,a�? tuturnya. Namun, dokumen seperti RPTKA dan IMTA, Suharmaji tak berani memastikannya ikut ditunjukkan atau tidak kala itu.

Sementara dari penjelasan Jarwo, penerjemah para pekerja ini, para pekerja Tiongkok ini disebut merupakan operator sejumlah alat elektronik. Mulai dari komputer, kelistrikan perangkat di dalam kapal, hingga sejumlah alat elektronik proyek lain.

a�?Mereka ini operator yang bertugas mengurus sejumlah persoalan teknis di dalam kapal. Tugasnya memang hanya di dalam kapal saja,a�? kata Jarwo.A� Dari ke 12 tenaga kerja asing ini, kepada Lombok Post tak satupun mengaku bisa berbahasa Inggris.

A�LTSP Tak Terbitkan IMTA

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan di Mataram kemarin memastikan, bahwa Pemprov NTB melalui Layanan Terpadu Satu Pintu, sama sekali tak pernah menerbitkan dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk pekerja dari Tiongkok.

Data yang dihimpun Lombok Post di Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) NTB juga memastikan tak satupun tenaga kerja Tiongkok pernah mengurus IMTA ke sana.

Dari 111 tenaga kerja asing yang terdaftar memiliki IMTA di NTB tahun 2016, tidak ada satu pun warga asal Tiongkok. Negara-negara asal hanya Australia, Amerika, Jepang, Jerman, Italia, Inggris, Kanada, Prancis, Selandia Baru, Belanda, Austria, Netherland, Finlandia, Rusia, Russian Federation, Ukraina, Polandia, Norwegia, Switzeland, Belgia, Korea Selatan, Republik Korea, Chile, Afrika Selatan, Republik Rusia, Sepanyol,Selovekia, Hungaria, Swedia dan Argentina.

Wildan menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97/2013 tentang Retribusi Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA), dan ditindaklanjuti dengan Perda NTB Nomor 10 Tahun 2014 tentangA� Retribusi Pengendalian TKA. Di sana diatur, jika TKA bekerja lintas provinsi maka IMTA diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Jika bekerja lintas kabupaten/kota di dalam provinsi, maka IMTA diterbitkan Pemprov, dan jika bekerja di dalam satu kabupaten/kota maka IMTA diterbitkan pemda setempat. Tetapi dokumen RPTKA diterbitkan provinsi.

Sementara untuk tarif maksimal yang dikenakan adalah USD 100 per bulan. Retribusi ini harus diperpanjang tiga bulan sebelum berakhir setiap tahun. a�?Itu harus dibayar di depan,a�? jelasnya.

Wildan sendiri mengaku hingga kemarin masih menunggu kepastian, apakah 12 TKA asal Tiongkok tersebut memiliki IMTA atau tidak. Tapi yang jelas, di LTSP NTB mereka tidak terdaftar.

Memang ada kemungkinan lain, yakni mereka bisa saja memiliki IMTA yang diterbitkan pemerintah pusat. Tapi, kalaupun IMTA dari pusat, pasti akan ditembuskan ke Pemprov NTB. Nah, tak ada satupun dokumen yang ditembuskan ke pihaknya dari pemerintah pusat hingga kemarin.

Wildan pun tidak menutup mata jika selalu saja ada pekerja asing yang bekerja secara illegal. Mereka datang dengan visa melancong, tapi bekerja di tempat rekan kenalannya, atau temannya dari negara asal. Kalaupun ada pekerja asing yang ternyata tidak terpantau, menurutnya hal itu disebabkan kemampuan untuk mengawasi sangat terbatas. Baik dari segi personel maupun anggaran.

Pemprov NTB sebenarnya memiliki tim pengawas gabungan dari Disnakertrans, Polda NTB, Kantor Imigrasi, Kemenkum HAM wilayah NTB. a�?Anggaran kita sangat terbatas untuk mengawasi seluruh NTB,a�? ujarnya.

Data di LTSP NTB sendiri, jumlah tenaga kerja asing saat ini terus mengalami peningkatan. Pada 2012 jumlahnya hanya 65 orang. Namun, pada 2016 telah menjadi 111 orang. Jumlah retribusi pun semakin meningkat, tahun 2014 sebesar Rp 963 juta dengan 69 orang pekerja asing. Lalu naik menjadi Rp 1,6 miliar tahun 2015 dengan 104 orang pekerja asing. Sementara untuk 2016 hingga November retibusi telah mencapai Rp 1,5 miliar. Belum termasuk Desember.

A�Tuntut Pusat Serius

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pemprov akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat agar lebih serius menanggapi persoalan tenaga kerja asing asal Tiongkok di daerah.

Menurutnya, keberadaan mereka yang bekerja tanpa sepengetahuan daerah tidak lepas dari kebijakan bebas visa yang diberlakukan pusat. Baginya, kebijakan bebas visa perlu dievaluasi. Di satu sisi bebas visa bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata, tapi kenyataanya yang datang bukan wisatawan, tetapi buruh kasar yang datang bekerja secara illegal.

Untuk itu, kata pria yang juga Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini meminta pemerintah melakukan kajian secara komperhensif dengan melibatkan semua pihak terkait. Mulai dari kependudukan, keimigrasian, tenaga kerja dan pemerintah daerah. Menurut Wagub, apapun tujuannya, pemerintah pusat harus melakukan proteksi. Sebab, rakyat di daerah juga membutuhkan peluang kerja tersebut.

a�?Kita akan sikapi secara serius, mengkaji dulu kemudian kita bersurat ke pemerintah pusat tetang kondisi di daerah,a�? katanya.

Ia berharap akan ada solusinya terbaik. Bahkan perlu ada pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyadari, persoalan ini sudah menjadi isu nasional. Para pekerja Tiongkok mulai menimbulkan keresahan karena masuk hingga ke pelosok daerah.

A�Diperiksa Imigrasi

Sementara itu, petugas Kantor Imigrasi Mataram, terus menggenjot penyelidikan dugaan pelanggaran 12 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Kemarin (5/1), sponsor dari pekerja Tiongkok itu memenuhi panggilan dari Kantor Imigrasi Mataram, guna menjalni pemeriksaan. Sayangnya, meski persoalan ini tengah menyedot perhatian publik dan pemerintah daerah di NTB, Imigrasi Mataram justru pelit membagi informasi pada media.

Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Mataram Made Surya yang memeriksa langsung sponsor pekerja tiongkok tersebut, malah menjawab ketus pertanyaan wartawan yang telah menantinya di halaman parkir Kantor Imigrasi Mataram, tadi malam.

Dia berkelit, informasi terkait pemeriksaan sponsor pekerja asal Tiongkok tersebut merupakan materi penyelidikan, sehingga tidak mungkin dibeberkan secara detil.

Ditanya berapa pertanyaan yang diberikan kepada sponsor tersebut, Made Surya kembali memberikan respon tidak bersahabat. Kali ini dia mengatakan kalau akan ada press rilis yang akan diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai materi pemeriksaan. a�?Nanti akan saya buatkan press rilisnya untuk lebih mudah,a�? ujarnya masih dengan nada ketus.

Meski demikian, Made Surya membenarkan jika yang diperiksa kemarin merupakan sponsor dari ke-12 TKA asal Tiongkok, dari PT PSM (inisial, Red). Hanya saja, dia tak ingin memberikan berapa jumlah terperiksa. Termasuk apakah mereka didampingi pengacara saat menjalani pemeriksaan.

a�?Nanti saja ya. Sudahlah saya tidak bisa jelasin lebih lanjut lagi. Kalau mau enak, enak saya buat,a�? sergahnya.

a�?Saya ini sudah dari kemarin tidak pulang-pulang, oke? Jelas ya?a�? kata Made Surya langsung meninggalkan pelataran parkir Kantor Imigrasi Mataram.

Informasi yang koran ini peroleh, pemeriksaan terhadap sponsor dilakukan sekitar pukul 11.30 Wita. Mereka diperiksa di Bagian Pengawasan Kantor Imigrasi Mataram. Pemeriksaan maraton ini berlangsung selama 9 jam, hingga pukul 21.30 Wita.

Lombok Post yang menghubungi Kepala Kantor Imigrasi Mataram Romi Yudianto melalui sambungan telepon tadi malam, juga tidak dijawab. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak direspon oleh Romi Yudianto. A�(ton/ili/dit/r2/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys