Ketik disini

Metropolis

Jabatan Struktural Kian Gemuk

Bagikan

MATARAM – Perubahan Orgranisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB tidak hanya membuat belanja pegawai membengkak. Jumlah pejabat struktural pun ikut melonjak.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, formasi pejabat struktural sebelum pemberlakuan OPD baru sebanyak 1.114 jabatan. Sementara setelah perubahan bertambah 106 jabatan sehingga menjadi 1.220 jabatan.

”Struktur ini sudah melalui proses pengkajian yang matang,” kata Kepala BKD NTB H Fathurrahman, kemarin (5/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tri Budi Prayitno yang terlibat menggodok OPD saat masih menjabat Kepala Biro Organisasi Setda NTB menjelaskan, penambahan formasi pejabat tidak bertambah terlalu banyak. Perbedaannya pun kata dia tak mencolok.

”Terlalu banyak tidak, menciut juga tidak,” katanya.

Dia memastikan, perubahan yang dilakukan Pemprov NTB sudah cukup seimbang. Misalnya ada lima SKPD yang dilebur kemudian ada lima SKPD baru yang muncul. Kemudian ada 16 UPTD yang dihapus, tapi ada yang dibentuk baru karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi.

Misalnya Kuasa Pengelola Hutan (KPH) di provinsi saja ada 4, sementara di kabupaten/kota ada 14 sehingga menjadi 20. Provinsi akhirnya membentuk 11 KPH. Selain itu, juga UPTD Pendidikan di delapan lokasi untuk kabupaten/kota. ”Kalau lihat dari jumlah tidak besar dia penambahannya,” kata dia.

Kalaupun anggaran tunjangan dan gaji meningkat, hal ini disebabkan karena ada pelimpahan pegawai dari kabupaten kota se-NTB. Jumlahnya hampir sama dengan total pegawai Pemprov sebelumnya, yakni tujuh ribu lebih. Sehingga wajar dia bertambah dari Rp 38 miliar menjadi Rp 60 miliar per bulan untuk gaji dan tunjangan.

Dalam mutasi pejabat, Selasa (3/1) lalu, beberapa mantan pejabat eselon II tidak disebut namanya saat pelantikan. Mereka seperti hilang di antara pejabat yang dikukuhkan ataupun dilantik. Seperti Agung Hartono, mantan Kepala Dishubkominfo, Andi Pramaria mantan Kepala Dinas Kehutanan, juga Azhari mantan Sekretaris DPRD NTB.

Para pejabat yang tidak masuk dalam gerbong birokasi struktural ini belum jelas nasibnya, apakah tetap di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) NTB atau tidak. Terkait hal ini, Tri Budi mengaku tidak bisa menjawab.  (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka