Ketik disini

Catatan Redaksi

Minta Ditinjau Ulang, Pelayanan Harus Ditingkatkan

Bagikan

MATARAM  -Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mendapatkan sorotan dari anggota DPRD NTB. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat karena kenaikannya mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Anggota Komisi II DPRD NTB H Hamja mengatakan, seharusnya pemerintah menyosialisasikan terlebih dulu kebijakan tersebut sebelum diterapkan kepada masyarakat. Kata dia, kenaikan tarif itu dianggap menjadi kebijakan sepihak. “Rakyat kaget, orang mau bayar pajak, tidak cukup karena tiba-tiba dinaikkan,” ucap politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kebijakan sepihak yang sangat memberatkan masyarakat itu adalah tanda negara sedang mengalami kebangkrutan. Artinya, pemerintah tidak mampu mencari sumber pendanaan dari sektor lain. Sehingga yang menjadi korban adalah rakyat yang diperas.

“Mau tidak mau masyarakat yang diperas,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Hamja, harusnya terlebih dahulu membenahi sarana

transportasi umum. Agar masyarakat bisa mendapatkan alternatif tranportasi yang aman, nyaman, dan tertib. Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. “Tinjau kembali, pemerintah ini sepertinya tidak mau bekerja keras memikirkan cara agar tidak naik. Kan bisa dicari di sektor lain,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB H Muzihir berpendapat berbeda. Ia menyetujui kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB. Selama dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang prima.

Kata dia, yang masih menjadi persoalan klasik adalah ketika masyarakat membeli kendaraan bermotor, proses perolehan STNK dan BPKB sangat memakan waktu.

“Jangan lagi ada STNK sementara, BPKB lama, blangko tidak ada,” tegas politisi PPP ini.

Selain itu, dengan kenaikan biaya tersebut akan berdampak pada pengurangan kepemilikan kendaraan pribadi. Masyarakat akan berpikir ulang membeli mobil atau motor karena biaya tinggi. Sehingga mereka akan beralih pada transportasi umum. “Kita ambil positifnya, naik boleh tapi pelayanan bagus,” imbuh Muzihir.

Pemerintah menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan STNK dan BPKB serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017. Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan. Ini sekaligus menggantikan peraturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010.

Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP dan TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka