Ketik disini

Metropolis

Pemprov Anggarkan Rp 1,3 Triliun

Bagikan

MATARAM – Masih tingginya angka kemiskinan di NTB memaksa pemprov harus lebih bekerja keras. Tidak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan tahun 2017 mencapai Rp 1,3 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 hanya Rp 800 miliar lebih.

a�?Dana ini tersebar di semua SKPD dalam program mereka,a�? kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin (5/1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTBA� jumlah penduduk miskin NTB pada September 2016 mencapai 786 ribu orang lebih, berkurang 17 ribu orang dibandingkan penduduk miskin Maret 2016 sebesar 804 ribu orang atau 16,48 persen. Angka ini menunjukkan kemiskinan menurun sebesar 0,46 persen atau 17 ribu orang. Tapi secara kuantitas angka kemiskinan masih terbilang besar.

Amin mengatakan, penurunan angka kemiskinan perlu disyukuri. Ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak. Baik dari pemprov maupun pemda masing-masing kabupaten/kota. Artinya, kesepakatan yang dibuat antara pemprov dan pemda sudah berada di jalur yang benar. Tapi masih ada target dua persen yang harus dicapai dalam RPJMD NTB hingga 2018.

a�?Dengan hasil ini kita belum memenuhi target, sehingga kita akan semakin bekerja keras lagi,a�? katanya.

Dengan penambahan anggaran ini, diharapkan progres penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi. Anggaran ini tersebar di semua SKPD yang langsung menangani kemiskinan di berbagai sektor dengan 105 program. a�?Kita memiliki semangat dengan penurunan ini,a�? katanya.

Ia berharap masing-masing kabupaten/kota juga fokus menanggulangi kemiskinan. Tim penanggulangan kemiskinan daerah dengan target masing-masing. Ia yakin ke depan angka kemiskinan akan terus bisa ditekan di bumi NTB.

Banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Diantaranya, menjaga stabilitas. Sebab kemiskinan banyak dipengaruhi kebijakan nasional, seperti kenaikan tarif listrik, BBM, tarif pajak dan sebagainnya. Hal ini akan membuat biaya hidup tinggi, inflasi tinggi sehingga menyebabkan kemiskinan. a�?Jika kebijakan pusat stabil maka daerah juga stabil,a�? katanya.

Maka pemda harus lebih bekerja keras dalam mengendalikan inflasi. Selain itu harus terus meningkatkan nilai tukar petani agar sektor pertanian lebih hidup, pangan terjamin dan petani sejahtera. Menyiapkan lebih banyak lapangan kerja.

Termasuk dengan cara mendorong penyerapan anggaran. Semakin besar belanja pemerintah maka ekonomi akan semakin cepat bergerak. Seperti dalam pembangunan infrastruktur, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, selain itu akan juga menyerap tenaga kerja.

Ia juga menekankan, investasi di daerah harus menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. a�?Agar pertumbuhan ekonomi 9,9 persen berkualitas,a�? katanya.

Keberadaan pasar swalayan harus juga menguntungkan daerah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pemasaran tenaga kerja. Sebanyak 30 persen produk lokal harus bisa diserap, tetapi UKM juga harus disiapkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar modern. a�?Inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan ke depan,a�? tandsnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka