Ketik disini

Headline Metropolis

Singkirkan yang Bermental “Penjilat”!

Bagikan

MATARAMA�– Isu mutasi cukup seksi dalam dua bulan terakhir. Bahkan, memasuki bulan pertama tahun 2017 ini, mutasi jilid II menjadi perhatian di Pemeritah Kota Mataram.

Berawal dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016, mutasi besar-besaran memang diharuskan terjadi. Perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan munculnya banyak jabatan baru, memberi peluang dan harapan bagi pejabat yang berambisi memimpin sebuah SKPD.

Tapi belum saja tim Panitia Seleksi bekerja, isu tak sedap muncul ke permukaan. Sejumlah Pejabat oportunis dikabarkan berusaha mempengaruhi keputusan kepala daerah dengan menawarkan janji manis.

Mereka mencari jabatan dengan cara tidak sehat. Mereka tahu betul keinginan dan ambisi Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bertarung di Pilkada Gubernur 2018.

“Mereka menjanjikan dukungan keuangan dan suara. Itu menjadi jualan mereka di depan beliau (wali kota),a�? kata sumber internal Pemkot Mataram.

Sampai saat ini, Ahyar memang belum diketahui sikapnya, atas upaya-upaya unprosedural dari sejumlah oknum pejabat. Namun, sumber ini memiliki keyakinan wali kota akan menolak. Sebab, selain berisiko, ia juga percaya Wali Kota Mataram punya integritas tinggi pada amanah warga kota.

a�?Saya sih, berkeyakinan beliau menolak. Lalu memilih orang-orang yang memang sesuai dengan kapasitasnya,a�? sambung sumber ini.

Namun bagaimanapun, cara-cara oportunis seperti ini tentu sangat berbahaya. Bahkan, sudah terlalu lama menjangkit mesin birokrasi pemerintahan kota. Karena itu perlu dihentikan untuk melindungi nama baik kepala daerah.

Sementara itu, menanggapi isu yang berkembang, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menegaskan, dirinya dan wali kota sudah berkomitmen menjaga proses pansel berjalan baik dan berintegritas. Saat ini delapan jabatan kosong yang ada memang sangat strategis. Dan semua merupakan jabatan eselon II.

a�?Ya ndak usalah begitu ya. Tidak usah! Tidak perlu melakukan upaya untuk mempengaruhi keputusan kepala daerah dengan cara-cara yang di luar secara normatif,a�? tegas Mohan.

Ia juga dengan tegas memastikan jika ada upaya seperti itu, akan berujung sia-sia. Justru citra pejabat itu berpotensi rusak di mata kepala daerah.

Saat ini, mesin birokrasi lanjut Mohan sedang membutuhkan orang-orang yang yang punya kapasitas di bidangnya. “Selain itu, yang penting bisa diterima dalam keluarga besar pemerintahan. Sehingga dapat memudahkan koordinasi,a�? terangnya.

Delapan jabatan kosong saat ini dinilai sangat strategis. Disamping itu, rentan jika diisi orang-orang yang bermental penjilat. Termasuk dua jabatan dengan posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

“Apalagi posisi Bappeda dan Litbang. Saya fikir memang disitu, orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan,a�? ungkapnya.

Tidak bisa hanya mengandalkan orang yang minim pengalaman. Apalagi tidak punya jaringan kuat. Baik di skala Nasional, Provinsi dan Lintas Daerah. Disamping keharusannya menguasai tugas pokok.

“Siapapun nanti (yang ditugaskan di sana), (dipastikan) punya kelengkapan dari berbagai aspek tadi. Itu sebagai persyaratan dasarnya,a�? tegasnya.

Mohan yakin bisa mencari orang yang tepat bersama Ahyar. Peran dari Pansel dan Baperjakat juga akan didengar betul-betul untuk menghindari menempatkan orang yang tidak tepat di bidangnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys