Ketik disini

Metropolis

Permenkes Akan Direvisi

Bagikan

MATARAM – Polemik antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan rumah sakit (RS) swasta menemui titik terang. Ada kemungkinan kedua pihak akan kembali bekerja sama untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhadini Eka Dewi yang dikonformasi Lombok Post mengatakan, dari informasi yang didapatkannya kemungkinan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional akan direvisi. a�?Insya Allah tanggal 26 Januari akan keluar revisi PMK,a�? katanya.

Dengan demikian, daerah saat ini hanya menunggu hasil revisi tersebut. Ia berharap revisi tersebut benar-benar memberikan solusi agar pelayanan BPJS Kesehatan bagi warga bisa berjalan normal seperti biasa.

Tapi selama menunggu revisi, ia tetap meminta kepada seluruh rumah sakit yang masih melayani peserta BPJS untuk memaksimalkan pelayanan. Jangan sampai karena masalah ini, pelayanan dasar di bidang kesehatan terganggu. Bagaimana pun kondisinya, masyarakat tidak boleh dirugikan.

Hingga saat ini, pelayanan di rumah sakit pemerintah masih berjalan normal, baik di RSUP NTB maupun RSUD Kota Mataram. Tidak ada lonjakan pasien seperti yang dikhawatirkan.

Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, rumah sakit pemerintah sudah melakukan persiapan. Hal ini ditegaskan Direktur RSUP NTB dr Lalu Hamzi Fikri. Ia menyebutkan kamar-kamar rawat inap, fasilitas dan SDM sudah disiapkan bila ada lonjakan pasien. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka