Ketik disini

Headline Metropolis

Isu Politik di Balik Mutasi

Bagikan

Persiapan mutasi jilid II sudah dimulai. Beberapa nama, sudah ditunjuk menjadi ketua dan anggota tim pansel. Tetapi kekecewaan hasil pada mutasi jilid I, rupanya banyak membias. Sampai pada tudingan yang bersifat politis.

***

JELANG mutasi Jumat (30/12/2016), Lombok Post menemui a�?orang dalama�� Pemerintah Kota Mataram. Namanya, kami rahasiakan. Pada orang itulah, Lombok Post mendapat penjelasan banyak tentang konsep dan arah mutasi. Memang ada beberapa yang meleset. Termasuk saat itu nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram H Ridwan.

Tetapi, dinamika goda-menggoda dan rebut kursi gambaran yang didapat cukup holistik. Jika ada perubahan, itu semata-mata karena keputusan kepala daerah di injury time.

Tetapi di antara sekian informasi yang disampaikan sumber, paling menarik adalah soal nama-nama yang sudah dijatah untuk duduk di jabatan kosong yang masih tersisa. Delapan jabatan kosong itu, a�?sekenarionyaa�� memang disiapkan untuk pejabat eselon III yang dapat promosi.

a�?Mereka tidak bisa langsung ditaruh ke posisi eselon II. Harus melalui proses pansel dulu,a�? kata sumber itu.

Sumber ini juga sempat menyodorkan nama-nama yang dimaksud. Ada delapan nama di sana. Berikut juga dengan posisi-posisinya. Memang, kebenarannya perlu dikonfimasi lagi. Tetapi, nama-nama itu tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang berseliweran selama ini. Grafis nama-nama ini juga telah diangkat Lombok Post, saat mengulas tentang prediksi edisi 30 Desember 2016.

Yang menarik, ada isu politis di balik mutasi edisi II ini. a�?Di antara pejabat ini ada yang mencoba mempengaruhi keputusan wali kota dengan dukungan suara dan uang,a�? duganya.

Informasi ini memang tidak keluar dari mulut wali kota. Tetapi digembar-gemborkan oleh pejabat itu sendiri. Memang terkesan memalukan dan over confiden. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjamin wali kota tidak terpengaruh. Sebagaimana tidak ada juga yang bisa menjamin wali kota tergoda. Semua masih fifty-fifty. Jawabannya, bisa dipastikan setelah nama-nama pejabat eselon II di mutasi Jilid II, diumumkan.

a�?Pejabat ini bahkan sampai bercerita ke banyak orang. Jika dia katanya dapat promosi. Bahkan mengklaim wali kota sudah menyetujui,a�? bebernya.

Tentu ini sangat mengejutkan. Proses seleksi yang akan digelar oleh tim panitia seleksi (pansel), bisa tidak bermakna apa-apa. Dengan kata lain hanya formalitas saja, untuk menggugurkan kewajiban secara administratif. Sementara beberapa pejabat sudah berseri-seri riang, karena dapat jatah empuk.

Memang kalau dikait-kaitkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 tawaran suara dan dukungan memang cukup rentan. Seperti diketahui Ahyar berniat berlaga dalam konstelasi politik daerah di 2018 nanti. Ahyar memang punya kepentingan untuk memperkuat basis masanya.

Jika dukungan suara di Mataram sendiri sudah hampir bisa dipastikan Ahyar merajai. Tetapi bagaimana dengan di luar daerah? Jika kebijakan Ahyar, banyak mengangkat pejabat yang berasal dari luar kota dari pada orang kota sendiri sebagai langkah politis memperkuat basis, memang ini bisa saja jadi sinyal.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Mataram Darmansyah sebelumnya mengatakan, peluang-peluang seperti itu memang bisa saja ada. Itu sah-sah saja. Bahkan jika Ahyar berkeinginan maju berebut NTB 1, tentu itu haknya. Munculnya dukungan-dukungan berupa spanduk yang secara politis, menyatakan diri mendukung Ahyar, adalah dua hal yang berbeda dengan kinerjanya selama di pemerintahan.

a�?Antara keinginan Ahyar maju dengan prestasinya selama pemerintahan adalah dua hal yang berbeda,a�? kata Darmansyah.

Termasuk jika akhirnya di dalam mutasi, Ahyar banyak menaruh orang-orang luar daerah kota di dalam struktur mesin birokrasinya. Meski berpotensi sebagai a�?jalana�? untuk membuat dukungan basis suara, menurutnya, justifikasi Ahyar telah melakukan kesalahan tidak bisa langsung disematkan. Sebab, ukuran dari keberhasilan pemerintahan itu erat kaitannya dengan kepuasan publik.

a�?Kalau publik puas kenapa tidak pilih orang luar. Biar masyarakat nanti yang menilai, seperti apa kinerja dia,a�? imbuhnya.

Hasil dari mesin birokrasi pemerintahan, tetap akan menjadi citra Ahyar. Termasuk jika ada politik transaksional di dalam mutasi dan promosi nanti. Warga menurutnya, biasanya tidak mau tahu soal itu. Intinya, pelayanan cepat, birokrasi tidak rumit dan warga sejahtera.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana tegas menolak isu ini. Ia bahkan mengingatkan pejabat untuk bersikap fair. Bukan, menempuh cara-cara tidak prosedural. Tetapi bersaing secara sehat. Sehingga yang terpilih adalah orang yang tepat di bidangnya.

Dari informasi yang berkembang salah satu jabatan yang kabarnya menjadi incaran pejabat yang mengaku mengklaim dapat restu dari kepala daerah adalah kursi Bappeda. Sebuah jabatan strategis yang memang harus diisi oleh orang-orang tak sembarangan.

Mohan pun sampai memberi keriteria dasar, bagi pejabat yang memang mengincar posisi Bappeda. a�?Apalagi posisi, Bappeda. Saya fikir memang di situ orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan,a�? ungkapnya.

Pejabat itu harus punya link lintas daerah hingga pusat. Selain harus menguasai tugas pokok, dia juga harus bisa diterima dalam keluarga besar birokrasi Pemkot Mataram.

a�?Siapapun nanti yang ditugaskan di sana, dipastikan punya kelengkapan dari berbagai aspek tadi. Itu sebagai persyaratan dasarnya,a�? tegasnya.

Mohan yakin bisa mencari orang yang tepat bersama Ahyar. Peran dari pansel dan Baperjakat juga akan didengar betul-betul. Guna menghindari menempatkan orang yang keliru.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh tegas mengatakan tidak ada politik transaksional dalam mutasi. Baik di jilid I dan II. Isu-isu yang berkembang hanya a�?bunga-bungaa�� jelang mutasi jilid II. Apalagi banyak pejabat yang tertarik mengincar jabatan tertentu.

a�?Nggak ada, nggak pernah ada itu,a�? tepisnya.

Ahyar justru melihat isu itu dilempar oleh oknum pejabat yang mencoba menjatuhkan pejabat lainnya. Sebab ia sendiri mengaku tidak pernah secara langsung ditawari dukungan suara dan sokongan uang dalam pilgub.

Baginya menuruti keinginan seperti itu terlalu beresiko. Taruhannya terlalu besar, sebab Kota Mataram harus diisi oleh pejabat yang tepat untuk masa depan lebih baik.

Secara khusus, Ahyar pun mengungkapkan kriteria orang yang layak menduduki Bappeda. a�?Banyak yang ngincar-ngincar itu (Bappeda). Nah memang begitulah didunia birokrasi. Tapi yang jelas itu timsel yang memberikan penilaian. Timsel itulah yang saya sepakat,a�? terangnya.

Yang jelas Bappeda digambarkan Ahyar seperti sebuah dapur pemerintahan. Maka harus benar-benar mengenal visi dan misi serta program kepala daerah. Selain itu, Kepala Bappeda harus mampu melakukan sinkoronisasi dan koordinasi program dari banyak SKPD. Secara personal, pejabat Bappeda juga harus punya kemampuan untuk merancang terget-target yang ingin dicapai.

a�?Jadi dia harus betul-betul harus punya kemampuan itu,a�? tandasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka