Ketik disini

Giri Menang

Pemkab Dituding Pilih Kasih

Bagikan

GIRI MENANG – Belakangan ini, sejumlah Kepala Desa di Lombok Barat (Lobar) tersangkut masalah hukum. Dari catatan Koran ini, setidaknya ada tiga kades yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka diduga melakukan pelanggaran, mulai dari kasus kekerasan, pungutan liar hingga penyalahgunaan narkoba.

Paling hangat adalah kasus pungli yang diduga dilakukan oleh Kades Sekotong Barat berinisial N. Kini dia telah menjadi tahanan Polda NTB.

Tak berhenti sampai di situ, wajah Lobar kembali tercoreng akibat ulah oknum kades. Itu setelah urine salah satu kades dinyatakan positif narkoba saat BNNP NTB mengambil sampel urin sejumlah kades November tahun lalu.

Terhadap para kades bermasalah ini, Pemkab Lombok Barat tidak melakukan pendampingan maupun memberikan bantuan hukum. Namun belakangan diketahui, bantuan hukum ternyata diberikan kepada Kades Bagik Polak Amir Amrean Putra yang terjerat kasus tindak kekerasan.

Langkah yang terkesan pilih kasih ini mendapat kritikan Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim. Menurut Sulhan, pemkab seharusnya tidak pilih kasih memberikan bantuan hukum kepada aparat desa. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan, bahwa semua penyelenggara pemerintahan berhak mendapatkan bantuan hukum.

a�?Apalagi adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, disitulah hak-hak aparat desa,a�? ungkapnya, kemarin (8/1).

Dijelaskan Sulhan, memberikan bantuan hukum ini bukan dalam artian membela kelakuan oknum kades. Namun lebih kepada mengayomi antara atasan dan bawahan. Minimal memberikan keterangan, untuk membantu keringanan hukuman para kades nantinya.

a�?Murni sebagai bentuk perhatian pemerintah,a�? jelasnya.

Seperti halnya pungli dan retribusi. Setidaknya pemda memberikan klarifikasi atau semacam penjelasan. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh Kades Sekotong Barat masuk dalam retribusi atau semacam kesepakatan antara aparat desa dengan warga.

a�?Tidak semata membela perlakuan kriminalitas yang dilakukan,a�? tegasnya lagi.

Terpisah, Bupati Lobar H Fauzan Khalid melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar Saepul AhkamA�mengatakan, bantuan hukum hanya diperuntukkan terhadap A�masalah tertentu dan kedinasan.

Sementara untuk kasus dugaan pungli maupun narkoba, Pemkab Lobar menekankan tidak akan memberikan bantuan hukum. Karena, tindakan yang dilakukan tersebut murni urusan pribadi, bukan atas nama kedinasan.

a�?Masalah bantuan hukum tergantung konteks permasalahan. Kades yang OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak bisa,a�? ujarnya.

Seperti bantuan hukum yang diberikan kepada Kades Bagik Polak Amir Amrean Putra yang terjerat kasus penganiayaan. Pemkab Lobar, kata Ahkam meminta penangguhan penahanan. Begitu juga halnya terhadap oknum kades postif narkoba dibantu rehabilitasi.

a�?Tindakan yang tidak dimaafkan, itu urusan lain,a�? tandasnya.

Karena itu, pihaknya mengingatkan agar kades di Lobar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku. (zen/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka