Ketik disini

Sumbawa

Tujuh Posisi Eselon II Masih Kosong

Bagikan

TALIWANG a��Tujuh jabatan lowong eselon II di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sampai saat ini masih menunggu diisi. Sejauh ini tujuh posisi itu dibiarkan kosong, menunggu sampai terbentuknya panitia seleksi (pansel).

a�?a�� Jadi, semua pejabat yang ada saat ini, terutama mereka yang di eselon III berpeluang naik,a��a�� kata Bupati Sumbawa BaratH Musyafirin, Sabtu (7/1).

Pengisian tujuh posisi kosong eselon II ini selain melalui pansel, tentu saja akan dinilai dari kinerja yang sudah ditunjukkan selama ini. Bupati mengaku, kekosongan posisi tersebut diakuinya harus segera diisi. Namun pengisiannya tetap harus melalui mekanisme yang ada.

a�?a�� Ibaratnya, ini jabatan kita lelang. Siapa yang kinerjanya bagus dan hasil panselnya bagus, pasti akan terpilih,a��a�� katanya.

Waktu empat bulan yang diberikan kepada para pejabat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dengan menunjukkan kinerja, selama dipercaya menjabat sebagai pejabat eselon III.

a�?a��Silakan ikut seleksi secara sehat. Semuanya punya peluang yang sama,a��a�� paparnya.

Tujuh eselon II yang harus diisi melalui mekanisme pansel itu antara lain, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), kepala Dinas Kesehatan (Dikes), kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), kepala Badan Penggelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.A� Ketujuh posisi ini untuk sementara waktu dijabat pelaksana tugas (Plt).

a�?a��Tujuh jabatan eselon II kita akan isi paling telat empat bulan ke depan. Sambil kita menunggu hasil kerja tim pansel,a��a�� katanya.

Seperti apa kriteria pejabat yang dibutuhkan pemerintah saat ini?

Orang nomor satu KSB ini menegaskan, pemerintah membutuhkan pejabat yang memiliki banyak ide, kreatif dan mampu mengambil kebijakan yang tepat. Apalagi, sebagian kebijakan kepala daerah saat ini, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing SKPD terkait.

a�?a��Kepala SKPD harus bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang cepat. Jangan hanya menunggu apa yang diperintahkan bupati. Kita ingin berjalan cepat dalam memberikan pelayanan. Tapi tentu dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh,a��a�� katanya. (far/r4)

Komentar

Komentar