Ketik disini

Bima - Dompu

Perbaikan Infrastruktur Butuh Rp 1 Triliun

Bagikan

KOTA BIMA – Sebagian besar fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi dan sungai rusak akibat banjir yang menerjang Kota Bima pada Rabu (21/12) dan Jumat (23/12) akhir tahun 2016 lalu. Untuk memperbaiki semua fasilitas tersebut dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun.

a�?Untuk memperbaiki semua yang rusak dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,128 triliun,a�? kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima M Amin pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin(9/1).

Anggaran tersebut terbagi dalam tiga bidang. Untuk Cipta Karya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 156 miliar. Bina Marga sekitar Rp 822 miliar. Untuk bidang sumber daya air dibutuhkan anggaran sekitar Rp 150 miliar.

Dikatakan, anggaran perbaikan infastruktur tersebut memang cukup besar. Sebab kerusakan fasilitas umum di wilayah Kota Bima juga cukup parah.

Bangunan besar yang rusak, seperti jembatan Kodo bisa menelan anggaran belasan miliar. Belum lagi perbaikan jembatan yang rusak akibat banjir, seperti jembatan Padolo II, Padolo I dan Jembatan Dodu.

a�?Tapi memang paling banyak terkuras anggaran untuk normalisasi dan perbaikan drainase,a�? katanya.

Dia mengaku, untuk memperbaiki semua fasilitas tersebut tidak bisa menggandalakan APBD saja. Sebab nilainya cukup besar, lebih besar dari total APBD Kota Bima. Diperlukan anggaran tambahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

a�?Kami sangat berharap pemerintah pusat dan provinsi tidak hanya janji. Tapi bisa memberikan anggaran untuk memperbaiki kota,a�? tegasnya.

Sementara itu untuk relokasi warga di bantaran sungai Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membutuhkan anggaran sekitar Rp 210 miliar. Salah satu penyebab banjir di Kota Bima adalah penyempitan sungai akibat pendirian bangunan di tepi sungai.

a�?Perhitungan sementara kami sebanyak itu,a�? ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Hamdan pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin.

Dijelaskan, uang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah tipe 36. Dengan anggaran per unitnya sekitar Rp 40 juta.

Di samping itu, untuk mengurangi pembangunan rumah akan didirikan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa). Rencananya pembangunan dilakukan di wilayah timur Kota Bima.

a�?Itu untuk anggaran pembangunan saja. Sedangkan untuk anggaran pembebasan lahan disiapkan pemerintah kota,a�? ungkapnya saat ditemui kantor wali kota.

Anggaran sebanyak itu lanjutnya, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Bima saja. Untuk itu dibutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinisi.

Bila anggaran tersebut telah tersedia, rumah yang dibagun diperuntukan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Termasuk juga warga yagg rumahnya rusak berat dan hanyut.

Kemudian lahan bekas tempat mereka tinggal dibiarkan begitu saja. Ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi penyempitan aliran sungai.

a�?Kalau aliran sungainya luas, pasti air tidak akan meluap ke permukiman warga,a�? pungkasnya.

(nk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka