Ketik disini

Praya

Ruko Harus Dibongkar Sebagian

Bagikan

PRAYAA�– Sejumlah Warga Karang Bulayak Kelurahan Tiwu Galih, Praya Lombok Tengah (Loteng) kembali berunjukrasa diA� Gedung DPRD setempat, kemarin (9/1). Mereka masih mempermasalahkan bangunan rumah toko (ruko), yang dianggap melanggar izin, karena jarak fisik bangunannya cukup dekat dengan pemukiman warga.

A�a�?Kalau musim penghujan, airnya merembes ke rumah saya. Mohon bangunan ruko itu, diberi jarak,a�? keluh salah satu warga Karang Bulayak Subaidah, saat menggelar haring di Gedung DPRD Loteng.

A�Keluhan itu disampaikan dihadapan Ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi, Sekretaris Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) H Amber Ali dan mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan ESDM Lalu Firman Wijaya, serta keluarga pemilik ruko H Abdullah. Subaidah merasa kecewa dengan sikap pemerintah, seharusnya bangunan ruko yang jelas-jelas melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, ditertibkan. Bukan sebaliknya, dibiarkan begitu saja.

A�a�?Kami ini memang orang bodoh, tidak paham hukum. Tapi, bukan berarti kami mau dibodoh-bodohi. Tolong, segera tertibkan ruko itu,a�? harapnya.

A�Sementara itu, keluarga pemilik ruko H Abdullah mengatakan, jika berbicara master plan, bangunan ruko sudah sesuai dengan IMB. Jarak dari sempadan jalan mencapai 20 meter. Kecuali, dengan pemukiman warga. a�?Hanya saja, kenapa baru sekarang bangunan ini dipersoalkan,a�? sesalnya.

Seharusnya, kata Abdullah saat peletakan dasar bangunan, warga sudah mengajukan keberatan. Namun, faktanya tidak ada sama sekali. Yang ada, kala itu salah satu perwakilan warga justru datang meminta uang sebesar Rp 50 juta, sebagai syarat agar ruko terbangun dengan lancar dan aman.

a�?Tapi, kami hanya bisa memberi uang sebesar Rp 11 juta. Belum lagi, kami berikan uang sumbangan kesehatan untuk warga. Apa maksudnya ini,a�? keluhnya.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi III DPRD Loten M Humaidi meminta, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika ada yang menyimpang dari aturan, maka harus ditindak tegas. a�?Kami tidak ingin, ada yang dirugikan dan diuntungkan,a�? pesan politisi PKS tersebut.

Hal senada dikatakan Kepala BPMP2T H Amber Ali. Dikatakannya, BPMP2T sudah beberapa kali melakukan mediasi kedua belah pihak, namun tidak ada solusi terbaik, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Atas dasar itulah, BPMP2T mencabut sementara IMB ruko yang dimaksud atas nama H Imran.

Selanjutnya, kata Amber IMB akan diberlakukan lagi, setelah bersangkutan memenuhi syarat. Salah satunya, membuat jarak bangunan ruko dengan warga minimal 2 meter. a�?Kami sudah melakukan tinjauan lapangan. Kesimpulannya, bangunan ruko harus dibongkar sebagian,a�? tambah mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan ESMD Lalu Firman Wijaya.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka