Ketik disini

Bima - Dompu

Dishut dan Lingkungan Hidup Rebutan Kantor

Bagikan

DOMPUA�– – Pasca terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejumlah SKPD dirampingkan. Imbasnya banyak SKPD baru tidak memiliki kantor. Bahkan ada dua instansi terpaksa berkantor dalam satu bangunan kantor (satu atap).

Setelah mutasi dan perombakan kabinet dilakukan Bupati Dompu s H Bambang M Yasin pekan lalu, sejak saat itu pula instansi yang baru terbentuk mulai resmi melaksanakan kegiatan kantor.

A�Namun, hadirnya dinas instansi baru ternyata tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana kantor dan fasilitas penunjang.A� Seperti dialami Dinas Kehutanan (Dishut) dan Kantor Lingkungan Hidup (LH).

Hingga kemarin para pegawai dua instansi ini rebutan kantor. Perang urat saraf pun tidak terelakkan antara kedua belah pihak.

Pegawai Dishut ngotot tidak ingin hengkang dari kantor yang selama ini mereka tempati. Meskipun kini rimbawan beralih status sebagai pegawai Dishut Provinsi NTB.

“Status kepemilikan kantor ini pun jelas aset milik provinsi, dan telah bersertifikat. Sebelum ada keputusan yang jelas tentang nasib pegawai Dishut, kami tidak akan keluar,” tandas Putra Taufan, seorang pegawai Dishut.

Sementara pihak LH, juga bersikap keras segera menempati kantor tersebut. Alasannya, karena pihak LH sudah harus melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

A�”Apa iya kami harus melayani masyarakat di pinggir jalan. Kami juga sudah mendapatkan SK dari Pak Bupati untuk segera masuk kantor,” ujar Sekretaris Kantor LH Dompu H Albuhairum.

Karena merasa telah mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah melalui surat keputusan Bupati Dompu, LH mulai melaksanakan kegiatannya. Mereka melakukan pembersihan dan penataan halaman kantor yang disengketakan tersebut.

Kondisi yang tak kalah memilukan juga dialami Dinas Koperasi dan Kantor Informasi dan Komunikasi (Inkom).A� Karena sama-sama baru terbentuk, kedua SKPD baru ini pun tidak memiliki kantor sendiri.

Untuk sementara waktu kedua instansi ini menempati bangunan eks kantor Dinas Perkebunan (Disbun). “Mau tidak mau ya terpaksa satu atap dulu dengan Inkom,” kata Kepala Dinas Koperasi H Abdul Gani. (am/r4

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka