Ketik disini

Metropolis

Tak Ada Transaksi Jabatan!

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB memastikan tidak akan ada transaksi jual beli jabatan dalam seleksi enam pejabat eselon II. Komitmen ini ditegaskan Gubernur NTB, TGB HM Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin dan terakhir Sekda NTB H Rosiady Sayuti. Sehingga bisa menjadi pedoman semua pihak untuk mengontrol proses seleksi.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, haram hukumnya untuk melakukan transaksi jual beli jabatan dalam setiap seleksi pejabat. Karena jelas merupakan pelanggaran sehingga pelaku bisa dikenakan pidana. Tapi bukan berarti calon pejabat tidak boleh bertemu kepala daerah. Karena pemerintah tidak boleh melarang orang untuk bersilaturahmi. a�?Biasa lobi-lobi itu, tidak apa-apa, asal jangan ada transaksional saja,a�? kata Amin, Kamis (12/1) malam.

Dalam seleksi ini, ada enam jabatan eselon II yang akan dilelang. Diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Perpustakaan dan Arsip, Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan, Biro Organisasi, Kepala Biro Kesra, serta Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Hukum.

Pengisian jabatan saat ini mendesak karena enam SKPD itu masih lowong. Sehingga tidak bagus dibiarkan terlalu lama tanpa seorang kepala dinas. Banyak urusan yang harus ditangani seperti masalah kehutanan yang butuh kerja cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Termasuk Biro Administrasi Pembangunan yang bertugas untuk mengontrol pembangunan NTB. a�?Kita dikritik terus karena kosongkan kehutanan,a�? katanya.

Terpisah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, pihaknya sudah mengutus kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) untuk melakukan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini terkait proses seleksi, termasuk nama-nama anggota pansel yang akan diajukan. Di mana formatnya tiga dari internal pemprov, dan empat orang dari kalangan akademisi. a�?Sedang dikonsultasikan ke KASN,a�? ujarnya.

Ia menjamin, para anggota tim pansel yang diajukan akan bekerja secara profesional, dan tidak akan ada transaksi jual beli jabatan. a�?Pak gub (Gubernur NTB) kan sudah katakan, tidak boleh satu rupiah pun, itu perintah yang harus kita laksanakan,a�? tegas Rosiady.

Mantan Kadis Dikpora NTB itu menargetkan, pekan depan tim sudah mulai bekerja. Baru kemudian disusun jadwal kegiatan seleksinya. Tim Pansel juga ditargetkan bekerja salama satu bulan agar posisi yang kosong saat ini bisa segera terisi. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys