Ketik disini

Sumbawa

Daerah Berhak Menolak

Bagikan

TALIWANGA�— Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat semakin dibuat meradang dengan pendamping desa. Kesan anti kritik yang ditunjukkan sejumlah oknum tenaga pendamping yang ditempatkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat pemerintah murka.

a�?a��Mereka itu siapa, kalau tidak mau diatur silakan keluar dari sini. Kalau tidak ada manfaanya untuk daerah, buat apa,a��a�� tegas Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, Sabtu (14/1).

Wabup mengaku sudah mengetahui tentang sikap yang ditunjukkan sejumlah oknum pasca kritikan yang disampaikannya tentang permintaan evaluasi tenaga pendamping yang ditempatkan di KSB. Bahkan dirinya telah memerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

Daerah, kata wabup, berhak mengevaluasi, termasuk evaluasi bagi pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai langsung APBN. Termasuk tenaga pendamping desa yang direkrut pusat dan provinsi yang kemudian di tempatkan di KSB. Salah satunya terkait kinerja mereka di lapangan. Bahkan wabup juga mengaku mendapat keluhan langsung dari beberapa desa tentang tenaga pendamping yang jarang berada di lokasi tugas.

a�?a��Saya sudah perintahkan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menangani masalah ini. Saya juga minta laporan mereka selama ini seperti apa. Apakah laporan yang mereka kirim ke provinsi selama ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada,a��a�� tegasnya.

Wabup tidak menampik, sesuai aturan, yang berhak mengevaluasi dan menentukan keberadaan tenaga pendamping ini adalah Pemrov NTB atau pihak ketiga yang merekrut mereka. Tapi yang perlu diingat, pemerintah kabupaten punya hak melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Alasannya cukup jelas, karena mereka melaksanakan kegiatan tersebut di KSB.

a�?a��Mekanisme penilaian mereka selama ini seperti apa. Apakah evaluasi kinerja mereka itu sudah dilakukan sesuai fakta yang ada. Pemerintah daerah berhak tahu. Saya juga sudah perintahkan DPMD untuk mengumpulkan semua laporan mereka,a��a�� tandasnya.

Namun hingga saat ini, dirinya mengaku belum mendapatkan laporan dimaksud. Orang nomor dua bumi penghasil tembaga dan emas ini menegaskan, jangankan mengkritisi, pemerintah daerah berhak menolak penempatan tenaga pendamping.

a�?a��Saya juga sudah perintahkan DPMD segera menyusun SOP bagi para pendamping ini. Kalau SOP kita tidak mau diikuti, kenapa harus kita pertahankan. Jawa Tengah saja pernah menolak pendamping, kenapa kita tidak bisa,a��a��katanya.

Wabup juga meminta, pemerintah pusat maupun rekanan yang merekrut tenaga pendamping ini untuk benar-benar memperhatikan tenaga yang yang ditempatkan di KSB. Sebagai pendamping, seharusnya tenaga seperti ini memahami kultur masyarakat setempat.

a�?a��Mereka ini harus mengerti kultur masyarakat KSB. Nanti akan kita atur dalam SOP yang akan disusun dinas,a��a�� katanya.

Demikian halnya terkait dengan pelaporan dan penilaian kinerja para pendamping. Wabup meminta hal tersebut harus diketahui pemerintah.

a�?a��Tolok ukur penilaian kinerjanya harus jelas. Jangan sampai dalam penilaian itu ada unsur suka tidak suka. Apakah yang menilai ini, juga sudah melakukan krosecek ke lapangan atau bagaimana. Ini saya peringatkan. Saya minta sebelum laporan penilaian itu dikirim ke provinsi, harus diketahui pemerintah daerah,a��a�� kata wabup.

Wabup juga akan menyikapi serius oknum-oknum pendamping desa yang merasa dirugikan akibat statemen pemerintah tentang penilaian kinerja mereka selama di lapangan. Apalagi, ada kesan menyudutkan pendamping lainnya. (far/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka