Ketik disini

Kriminal

Gunakan Visa Kunjungan Manfaatkan Warga Lokal

Bagikan

Derasnya arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Indonesia dan NTB khususnya, menuntut peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB untuk melakukan pengawasan. Berikut petikan wawancara wartawan Lombok Post Wahidi Akbar Sirinawa dengan Kepala Kantor Kemenkumham NTB Sevial Akmily.

***

Assalamualaikum, bagaimana kabar pak?

Walaikumsalam, Alhamdulillah baik.

Belakangan ini, heboh kabar pekerja maraknya asal Tiongkok A�di NTB. Bagaimana upaya Kemenkumham melalui Kantor Imigrasi untuk mengawasi dan menindak orang asing yang diduga bekerja secara ilegal di wilayah NTB?

Kantor Imigrasi Mataram terus berupaya keras melakukan upaya dan mengawasi setiap orang asing. Pengawasan ini dimulai dari tingkat administrasi, misalnya berupa pengecekan berkas yang masuk melalui sponsor dan pengecekan langsung ke lapangan.

Kami juga melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk melakukan pengawasan, seperti aparat penegak hukum, pemerintah, bahkan sampai ke aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

Jika nanti terbukti ada orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, tentu ada sanksi tegas. Mereka (orang asing, Red) yang tidak menaati aturan keimigrasian, akan diberikan tindakan, bisa berupa deportasi dan kita proses hukum.

Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam Pasal 68 Ayat 1 itu mengatakan, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan sejak permohonan visa masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal.

Apa saja modus WNA untuk bekerja secara ilegal di NTB?

Orang asing yang datang ke NTB, umumnya menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan maupun izin tinggal kunjungan. Asumsinya, dengan menggunakan itu, mereka datang untuk berlibur atau wisata ke sejumlah destinasi unggulan di NTB.

Tetapi pada praktiknya, terdapat WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal tersebut. Tujuannya tentu untuk keuntungan pribadi atau komersil. Modusny biasanya memanfaatkan pasangan atau partner lokal dalam hal ini sponsor mereka, untuk menyembunyikan serta menyamarkan kegiatan yang diduga melanggar aturan keimigrasian.

Sejauh ini apakah tim pengawasan orang asing (Timpora) apakah sudah terbentuk di NTB? jika sudah, seberapa efektif akan mengawasi dan menindak WNA pelanggar keimigrasian?

Untuk Timpora di NTB telah terbentuk. Tim ini telah ada dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Harapannya, bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan WNA secara optimal. Timpora ini sebagai wadah untuk berkoordinasi dan bertukar informasi. Sehingga jika nanti ada WNA yang diduga melanggar, bisa segera diidentifikasi untuk menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan itu.

Untuk anggotanya, Timpora terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN) NTB, Sekretaris Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, kepolisian dan TNI. Masuk juga BNN, Kesbangpoldagri, hingga Dinas Pariwisata NTB.

Beralih ke persoalan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bagaimanakondisi Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di NTB? Apakah cukup untuk menampung keseluruhan warga binaan?

Secara umum, Lapas dan Rutan tidak dapat menampung secara keseluruhan warga binaan yang ada di NTB. Untuk wilayah NTB, terdapat delapan Lapas dan Rutan, dari jumlah itu kapasitasnya hanya mampu menampung 1.102 warga binaan. Tetapi di lapangan, terdapat 2.244 warga binaan yang ada di Lapas dan Rutin. Sehingga terjadi over kapasitas 182 persen.

Over kapasitas terbesar ada di Lapas Mataram, dengan kapasitas 255 orang, tetapi terisi 788 warga binaan. Kedua ada di Rutan Selong, kapasitas yang hanya 93 orang, tetapi diisi 282 warga binaan. Karena itu, kita telah berencana untuk membuat Lapas baru, sebagai langkah antisipasi over kapasitas yang terjadi di Lapas dan Rutan

Terkait kabar peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan, bagaimana tanggapan Anda?

Indikasi tersebut tidak benar. Kami secara intensif telah melakukan langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap narkoba yang masuk ke Lapas dan Rutan.

Apa langkah Kemenkumham agar Lapas dan Rutan tidak dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika?

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan terhadap masuknya narkoba di Lapas dan Rutan. Aturan ketat kita berlakukan, termasuk bekerjasam dengan BNN NTB dengan melakukan tes urine terhadap warga binaan dan petugas.

Tentunya semua itu kita lakukan dengan cermat. Kita lakukan juga penggeledahan dengan ketat terhadap pengunjung. Kami sediakan loker untuk penitipan barang bawaan pengunjung maupun pegawai.

Penggeledahan secara rutin, baik internal dan Satgas Kamtib yang terdiri dari Divisi Pemasyarakatan, Bapas, dan Rupbasan. Kami juga ada alat deteksi dini untuk narkotika serta penempatan CCTV untuk memantau aktivitas warga binaan.

Dalam mencegah masuknya narkoba, BNN ikut kita libatkan. Bersama mereka (BNN, Red), kita lakukan tes urine dan sosialiasi secara berkala. Hasilnya tes yang dilaksanakan pun terbukti jika sebagian besar Lapas dan Rutan hasilnya nihil. Baik pegawai maupun penghuninya.

Dalam indikasi Lapas dan Rutan sebagai tempat ‘aman’ untuk penyalahgunaan narkotika, ada dugaan oknum pegawai yang ikut terlibat. Seperti apa tindakan Anda jika ada oknum yang terlibat?

Kalau itu sudah jelas, kebijakan Kemenkumham terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika yaitu zero tolerance. Artinya akan ada tindakan tegas terhadap setiap oknum yang bermain. Sanksi tertinggi bisa berupa pemecatan, jika terbukti. Kebijakan ini juga selarang dengan semangat yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys