Ketik disini

Headline Praya

Tanah Pecatu Desa Janapria Diaudit

Bagikan

PRAYAA�– Dalam waktu dekat ini, Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) akan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dokumen dan fisik tanah pecatu seluas 12,20 hektare (ha), di Desa Janapria. Jika benar aset pemerintah desa itu diperjual belikan, maka siapa pun itu wajib bertanggungjawab.

a�?Pemeriksaan terakhir, sudah kami laksanakan pada tahun 2012 lalu. Setelah itu, kami tidak tahu perkembangannya,a�? kata Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara, kemarin (15/1).

Hasilnya, beber Aswatara memang tanah pecatu milik pemerintah Desa Janapria itu mengalami penyusutan. Penyebabnya, tanah yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Janapria itu, tidak lagi dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan atau lahan produktif lainnya. Karena, ada yang digunakan untuk lapangan sepakbola, pasar tradisional, bahkan pemukiman warga.

Kendati demikian, tekan Aswatara kebijakan itu, dijalankan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, antara pemerintah desa dengan pemerintah kala itu. Salah satu contoh, pembangunan pasar tradisional di Desa Janapria pada tahun 1980 silam. Pembangunannya mendapatkan persetujuan Pemkab dan provinsi.

A�a�?Sehingga kalau pun kami kembali melakukan audit, poin pemeriksaannya adalah apakah tanah itu masih utuh, beralih fungsi atau sudah dijual,a�? terangnya.

Ia pun belum berani memastikan, berapa sisa tanah pecatu yang masih utuh. Yang jelas, Inspektorat akan melakukan pemilahan, pengkajian dan penelitian dokumen tanah, termasuk meninjau langsung keberadaan aset tanah. a�?Perlu saya tekankan lagi, kebijakan peralihan aset tanah kala itu, tidak ada masalah, tidak melanggar,a�? tekannya.

Kecuali, kata Aswatara laporan pemerintah desa dan warga, yang menemukan indikasi jual beli aset tanah, sehingga untuk mengetahui kebenarannya, maka Inspektorat akan membentuk tim audit, guna melakukan pemeriksaan, khususnya Kepala Desa (Kades) yang menjabat, dan para kades-kades sebelumnya.

Jika ditemukan melanggar, tambahnya Inspektorat akan memberikan pilihan. Pertama, kalau tanah pecatu sudah dijual, maka wajib diganti dengan luas yang sama. Kemudian, kalau tidak mampu, maka hasil penjualannya harus diserahkan ke pemerintah desa. Lagi-lagi, kalau tidak mampu, maka berhadapan dengan hukum.

a�?Ingat, keberadaan tanah pecatu, sudah tertuang dalam surat keputusan bupati Nomor 143/168/02, tertanggal 29 Agustus 1995 silam,a�? salah satu pemuda Desa Janapria Hamzan, terpisah.

Atas dasar itu, pihaknya meminta Inspektorat segera menyelamatkan seluruh aset tanah pecatu, siapa pun yang terlibat wajib bertanggungjawab dimata hukum. a�?Kami ingatkan lagi, tolong dewan ikut mengawal,a�? kata Hamzan.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys