Ketik disini

Headline Sumbawa

Cafe Sampar Maras Harus Ditutup

Bagikan

SUMBAWA– Keberadaan tempat hiburan malam di wilayah Sampar Maras, Kecamatan Labuhan Badas akan menjadi ujian berat pemerintahan Husni-Mo. Pasalnya di pemerintah sebelumnya, keputusan monumental telah diambil terkait hal yang sama. Yakni menghentikan bahkan meratakan semua bangunan yang menjadi tempat hiburan malam di wilayah Batu Gong.

Kini sikap pemerintahan Husni-Mo ditunggu. Pasalnya aktivitas hiburan malam telah bergeser ke wilayah Sampar Maras. Sebuah lokasi yang tidak jauh dari wilayah Batu Gong. Aksi demonstrasi yang meminta aktivitas cafe Sampar Maras ditutup belum lama ini mulai disikapi. Pemda Sumbawa kemarin menggelar pertemuan dengan mengundang semua pihak terkait. Mulai dariA�A� pihak TNI, Polri, Kejaksaan, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan hinga perwakilan dari pengusaha cafe. Pertemuan yang dipimpin Sekda Sumbawa H Rasyidi itu dipusatkan di lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Dari semua pihak yang hadir, hampir semua sepakat cafe ditutup. Kecuali perwakilan pengusaha cafA� yang meminta pemerintah melakukan pembinaan.

Ketua FKUB Sumbawa H Umar Hasan dengan tegas meminta agar kegiatan di wilayah Sampar Maras itu dihentikan. Selain tidak mempunyai izin, juga dianggap mendatangkan mudarat. Di bagian lain dia juga mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang terkesan membiarkan berkembangnya cafe di wilayah tersebut meskipun diketahui ilegal. Padahal pada setiap rapat dengan semua pihak terkait baik sebelum maupun pasca cafe di wilayah Batu Gong diratakan, tidak ada relokasi tempat. Namun faktanya kini mulai menjamur ke wilayah Sampar Maras.

”Pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa muncul.Jangan-jangan ada deal yang dibangun. Ini perlu ditelusuri karena ada juga yang menginformasikan kepada saya memang ada suatu permainan,” katanya.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua MUI Kabupaten Sumbawa H Nadi Husain. Pada prinsipnya MUI meminta agar aktivitas hiburan malam di Sampar Maras dihentikan. Terhadap para tenaga kerja di sana, kalau tidak memilliki KTP Sumbawa maka harus dikembalikan ke daerah asalnya. Sementara bagi yang memegang KTP Sumbawa bisa dilakukan pembinaan. Karena dari informasi yang diterimanya, orang yang bekerja di Sampar Maras sebagian besar tidak memiliki KTP Sumbawa.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa A�Ida Rahayu juga memberikan dukungan. Dari hasil pertemuan yang digelar belum lama ini dengan para demonstran yang meminta aktivitas Sampar Maras dihentikan, empat fraksi DPRD sepakat mendukung pemberhentian.

”Kami mendukung apa yang menjadi keputusan pemda nantinya. Apalagi hampir setiap bulan ada saja kasus yang masuk ke Kejaksaan yang ada kaitannya dengan keberadaan hiburan malam di Sampar Maras,” kata Kasi Intelijen Kejari SumbawaA� Erwin Indrapraja yang hadir mewakili Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Perwakilan pengusaha cafe, Khairil ‘Uban’ Anwar memberi tanggapan terkait pandangan dan sikap para pihak yang hadir dalam pertemuan kemarin. Menurutnya semua pihak harus menyadari kalau di wilayah Sampar Maras saat ini ada kehidupan dan ada investasi yang sedang berjalan. Pihaknya berharap ada kemudahan, serta bisa diberikan pembinaan oleh pemda. Bukan serta merta melakukan pemberhentian. Terlebih dari sejumlah bangunan yang ada di wilayah Sampar Maras, tiga di antaranya saat ini telah memiliki izin rumah makan dan IMB,

“Kami harap tidak serta merta dilakukan pemberhentian. Harus diingat di sana ada kehiduapn. Intinya kami sangat berharap pemerintah daerah memberi kemudahan baik dalam pengurusan izin maupun hal lainnya. Termasuk melakukan pembinaan,” katanya.

Kesimpulan sementara dari pertemuan kemarin, pemerintah daerah melalui pihak terkait akan melakukan pendataan jumlah pekerja yang ada sekaligus asalnya. Sehingga bisa dilakukan pengkajian. Selanjutnya semua hasil pertemuan kemarin akan disampaikan ke bupati untuk menjadi bahan kajian guna menentukan langkah selanjutnya. (aen/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka