Ketik disini

Metropolis

Kebijakan Pusat Juga Ikut Menentukan

Bagikan

MATARAMA�– Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, serta kenaikan tarif pembuatan STNK dan BPKB dikhawatirkan memicu angka kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan di daerah juga terhambat.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali, dan mengkaji secara komprehensif kebijakan tersebut. Apalagi saat ini, Pemprov NTB sedang berupaya menurunkan angka kemiskinan. Karena jelas akan berdampak terhadap kenaikan harga komoditas bahan pokok, termasuk transportasi. Ketika terjadi inflasi, penurunan angka kemiskinan menjadi sulit. a�?Terus terang saja kami pemerintah daerah belum begitu setuju dengan kebijakan tersebut,a�? katanya.

Saat ini, penurunan angka kemiskinan di NTB sudah mengalami penurunan 0,46 persen. Tapi sisa warga miskin juga masih banyak, sehingga perlu terus ditekan dengan berbagai upaya dan program pembangunan. Tahun 2017, Pemprov NTB menggelontorkan dana Rp 1,3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kebijakan pusat juga akan sangat menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan ini. Ketika harga-harga naik, biaya hidup akan bertambah, masyarakat menjadi susah. a�?Dengan adanya kenaikan harga, kemiskinan pasti bertambah,a�? katanya.

Tapi karena kebijakan ini sudah dikeluarkan, maka perlu ditinjau kembali. Meski tidak sekaligus, bisa dikaji satu per satu dan secara bertahap. Baginya, sah-sah saja ada kenaikan, tetapi jangan sampai membebani masyarakat kecil di bawah.

Amin mengatakan, permasalahan ini akan disampaikan langsung Pemprov NTB ke pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah di daerah juga akan berupaya melakukan langkah-langkah untuk menekan harga kebutuhan pokok di daerah, jangan sampai inflasi semakin tinggi. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka