Ketik disini

Sudut Pandang

OBJEKTIF MENJARING CALON GUBERNUR

Bagikan

MESKI pemilihan Gubernur NTB masih lebih dari satu tahun, persiapan yang dilakukan masing-masing bakal calon beserta tim sukses serta partai politik yang akan mengusungnya telah berlangsung lama. Setelah di 2016 masih samar terdengar, kini di awal 2017 suara tersebut telah mulai nyaring di telingan pemilih.

Ragam media komunikasi digunakan guna mempertegas keinginan mereka untuk maju dalam Pilgub yang akan dihelat tahun depan (2018). Baliho dan stiker bakal calon Gubernur sangat mudah ditemui. Sama mudahnya dengan menyaksikan kehadiran mereka di setiap forum atau acara rakyat sebagai ajang silaturahim dan sosialisasi diri.

Banyaknya para tokoh dan politisi asal NTB yang berniat mencalonkan diri sebagai pengganti Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada tahun 2018 yang akan datang secara tidak langsung akan memperbanyak sejumlah nama yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan warga NTB sebelum menentukan pilihan dalam Pilgub mendatang.

Oleh karena itu, sosialisasi diri para peminat kursi Gubernur NTB sejak dini menjadi pendidikan politik yang baik agar rakyat pemilih lebih awal melakukan seleksi secara rasional terhadap masing-masing bakal calon pemimpin NTB.

Seleksi dini calon kepala daerah tidak hanya melalui mekanisme politis lewat partai politik, tetapi juga secara sosial dapat dilakukan oleh rakyat (pemilih) secara personal maupun kelompok. Seperti layaknya sebuah seleksi, menyertakan pertimbangan rasional dan objektif dalam menilai dan mempertimbangkan setiap calon pemimpin harus mendapat tempat prioritas sebelum pertimbangan emosional dan subjektif. Menyeleksi secara rasional dan objektif terhadap setiap calon kepala daerah diharapkan bisa menggeser (lebih bagus lagi kalau mengeliminasi) pertimbangan subjektif dan emosional lainnya.

Hadirnya pertimbangan subjektif dan emosional lebih awal seringkali menutup ruang rasional dan objektif sehingga pemimpin yang diinginkan adalah pemimpin yang secara emosional dekat dengan kita, sekampung dan seetnis dengan kita, dan berbagai pertimbangan subjektif lainnya. Padahal mengedepankan pertimbangan emosional dan subjektif hanya akan memberi kepuasan dan kebanggaan secara psikis.

Kita senang karena teman kita yang menjadi kepala daerah, dan kita bangga karena kepala daerah yang terpilih adalah seetnis dengan kita. Padahal pemimpin yang ideal itu bukan saat kita puas dan bangga karena secara emosional dekat dengan kita, tetapi kala sang pemimpin mempersembahkan kesuksesan lewat program-programnya yang solutif terhadap permasalahan rakyat. Hal seperti inilah yang patut dibanggakan karena kebanggaan seperti ini lintas etnik dan kebanggan intersubjektivitas (lintas personal) tanpa melihat latar etnik dan unsur subjektivitas lainnya.

Rasionalitas kita akan mempertimbangkan banyak hal dari sejumlah fakta yang dimiliki setiap bakal calon kepala daerah. Fakta-fakta tersebut dapat dilacak dari track record mereka. Track record awal yang harus disisir adalah terkait dengan integritas dan ketaatan terhadap hukum. Kita harus bisa memastikan bahwa bakal calon Gubernur tidak memiliki persoalan atau tersangkut masalah hukum, sehingga saat memimpin (bila terpilih) tidak tersandera oleh masa lalu yang tentu akan mengganggu ketenangannya saat mempunggawai daerah. Dikhawatirkan juga hal yang sama akan diulanginya ketika yang bersangkutan berada di puncak kekuasaan.

Bila bakal calon adalah mantan atau kepala daerah kabupaten/kota aktif, maka kita cukup mudah untuk mendeteksi track record kepemimpinannya. Prestasi dan kontribusinya selama memimpin daerah merupakan data otentik yang bisa menjadi pertimbangan. Bila mereka menyisahkan atau belum menyelesaikan banyak persoalan di daerahnya, maka data ini cukup menjadi indikator ketidakmampuannya memimpin daerah yang lebih luas dan tinggi dari sebelumnya.

Bagi bakal calon yang tidak berlatarbelakang bupati atau walikota, track record-nya dapat dilacak dari aktivitas sebelumnya dengan menjadikan kontribusinya (terutama untuk daerah NTB). Apa yang sudah diperbuat untuk daerah ini? Apa kontribusi solutif terhadap permasalahan daerah yang sudah diberikan? Minimal dua pertanyaan inilah yang bisa memandu pertimbangan rasionalitas kita untuk melacak track record bakal calon pemimpin NTB berlatar non kepala daerah.

Rasionalitas tidak bisa terpedaya oleh tampilan fisik dan pengelolaan kesan bermodus kewibawaan, kesopanan, kelembutan, dan bahkan religiusitas. Tapi bukan berarti kita permisif dengan bakal calon yang tidak sopan dan sekuler. Yang ingin digarisbawahi adalah jangan sampai kita a�?tertipua�? oleh aspek-aspek yang artifisial yang ditonjolkan hanya untuk menutupi trackrecord masa lalunya yang kurang baik atau ketidaktahuanya tentang persoalan dan arah jalan pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.

Rasionalitas juga akan memandu kita secara objektif untuk membaca dan memahami visi dan misi serta program strategis yang mereka kampanyekan (janjikan). Secara rasional kita bisa mendeteksi apakah janji politik yang ditawarkan masih dalam batas kewajaran atau berisi gombal dan retorik yang tidak didukung oleh baseline isu strategis yang dihadapi daerah.

Seleksi dan penilaian rasional kita terhadap bakal calon kepala daerah harus terus dikonfirmasi dari waktu ke waktu sembari mengikuti perkembangan perjalanan kampanye yang dilakukan oleh mereka. Hasil penilaian rasional seperti ini tidak salah bila di-share kepada yang lain karena hal tersebut bukan termasuk dalam kategori fitnah.

Seseorang yang telah bersedia untuk menjadi pejabat publik (apalagi telah mempublikasikan dirinya), maka pada saat bersamaan yang bersangkutan telah merelakan dirinya untuk dinilai dan dibongkar semua aspek dan sejarah hidupnya.

Hal-hal yang privat sekalipun bukan merupakan persoalan yang tabu untuk dibicarakan saat seseorang hendak menjadi pejabat publik. Kita khawatir, ketakutan kita untuk mendiskusikan hal yang dianggap privat berkontribusi bagi lolosnya calon kepala daerah yang ber-track record buruk. Kelakuannya baru diketahui ketika yang bersagkutan terlanjur dilantik.

Kita tidak ingin memiliki kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum dan terlibat skandal moral. Sama halnya dengan tidak inginnya kita dipimpin oleh kepala daerah yang tanpa inovasi dan minim prestasi. (r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka