Ketik disini

Politika

Pemprov Belum Gubris Bawaslu

Bagikan

MATARAMA�– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB belum membentuk panitia seleksi (pansel) untuk Pilkada serentak NTB 2018 mendatang. Karena Bawaslu, belum mendapatkan anggaran membentuk pansel dari pemerintah daerah.

a�?Sudah ajukan usulan pertengahan tahun 2016, tapi belum ada gubrisan hingga sekarang,a�? kata Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid pada wartawan, kemarin (16/1).

Diakui, pembentukan pansel akan mengikuti tahapan Pilkada 2018 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan aturan, pembentukan dan pelantikan dilakukan sebulan sebelum tahapan dimulai pada pertengahan tahun 2017 ini. a�?Sekitar bulan Juni/Juli dimulai,a�? ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu NTB mengajukan anggaran sebesar Rp 91 miliar. Diakui, usulan itu lebih besar dari Pilkada 2015. Lonjakan terjadi karena ada beberapa item yang mengalami perubahan. a�?Contoh, sebelumnya tidak ada pengawas TPS, nanti bakal ada,a�? ujar Khuwailid.

Karena itu melihat anggaran yang besar, pemerintah daerah meminta untuk dirasionalkan. Kata dia, jika pemerintah ingin demikian, Bawaslu mendorong pemerintah daerah lebih serius mendiskusikan anggaran tersebut.

Bawaslu, lanjutnya, tidak mempersolakan berapa banyak akan mendapatkan anggaran di Pilkada. Namun berapa banyak pihak-pihak yang ikut berperan serta menanggulangi anggaran Pilkada.

a�?Mau bertambah atau berkurang dari yang diajukan bukan soal tapi ada proses pembahasannya, yakni sharing anggaran,a�? tegasnya.

Karena itu, Bawaslu juga mendorong pemerintah baik provinsi dan tiga kabupaten/kota penyelenggara Pilkada membahas sharing anggaran tersebut. Jika itu berlarut-larut, penyusunan kegiatan tidak bisa dilakukan karena terbentur anggaran. a�?Pemda yang koordinir, sharingnya seperti apa termasuk polanya bagaimana,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka