Ketik disini

Giri Menang Headline

Bupati Fauzan Dilema

Bagikan

GIRI MENANG – Kontrak kerja sama pengelolaan TPA Kebon Kongok yang telah kedaluwarsa terus menimbulkan beragam tanggapan. Habisnya masa kerja sama antara Pemkab Lombok Barat dengan Kota Mataram tanggal 3 Januari lalu, memunculkan persoalan baru.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid bahkan dilema untuk mengambil keputusan. Sebab, sebagian besar Anggota DPRD Lobar mendesak Pemkab menyetop kerja sama selama 10 tahun itu.

“Nanti semua akan dikomunikasikan dahulu. Soal perpanjangan kontrak kerja sama tergantung hasil koordinasi itu,a�? kata Fauzan yang dikonfirmasi terkait hal ini di ruang kerjanya kemarin (17/1).

Ia mengaku sudah meminta Kepala BLH Lobar HL Surapati mengkomunikasikan dengan pihak Kota Mataram. Orang nomor satu di Lobar ini nampak hati-hati menanggapi dan memilih lebih bersikap tenang.

Bupati juga mengakui, permasalah TPA Kebon KongokA�sebelum sudah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana saat rapat Muspida Provinsi NTB belum lama ini. Dalam kesempatan itu, kata bupati, Mohan meminta TPA Kebon Kongon menjadi TPA regional.

“Kalau saklek kita bilang tidak (kontrak) masak begitu. Masa kita begitu sesama warga NTB. Ini kan kepentingan publik, bukan perorangan. Intinya kembali ke komunikasi,a�? jelasnya.

Sementara itu, terkait adanya rencana TPA Kebon Kongok akan dikelola pihak ketiga, investor dari Korea, mantan Ketua KPU NTB ini menjelaskan, hal itu masih dalam proses penjajakan. Kedua belah pihak masih membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perlu adanya kajian-kajian yang mendalam.

“Kita akan ada Memorandum of Agreement (MoA) dengan mereka. Kita lihat saja nanti,a�? tandasnya.

Lalu apa kontribusi bagi Pemkab Lobar dari Kota Mataram yang membuang sampah ke TPA Kebon Kongok? a�?Membantu orang. Pasti ada itu (pemasukan). Tapi normal kayak PBB,a�? pungkas bupati tanpa menyebut jumlah.

Seperti diketahui, bahwa kontrak kerja sama pengelolaan TPA Kebon Kongok telah berakhir pada 3 Januari lalu. Terkesan diabaikan, kontrak tersebut belum juga dibahas oleh kedua pihak sampai sekarang. Tak ayal, kondisi ini pun mendapat sorotan dari kalangan DPRD Lobar.

Wakil Ketua III DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim kepada wartawan, mengaku miris dengan lemahnya sikap Pemkab Lobar. Menurutnya Pemkab kehilangan taji, tidak bisa mengambil sikap tegas.

“Pemda Lobar kok mau dibuangi sampah. Ini pelecehan buat Lobar. Untuk itu kita meminta agar Satpol PP menghadang truk sampah milik Pemkot Mataram,a�? tegasnya.

Tak hanya itu, Sulhan mengatakan satu minggu ini sudah meminta kejelasan dari pihak eksekutif terkait persoalan TPA Kebon Kongok. Kata dia, seharusnya setiap kerja sama dengan pihak ketiga, tak terkecuali dengan Pemkot Mataram, haruslah melalui persetujuan dewan.

“Tidak bisa eksekutif ini menentukan sendiri. Ini namanya Kota Mataram melempar kotoran ke Lobar. Mana Pol PP yang tugasnya menegakkan peraturan daerah,a�? imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Lobar Indra Jaya Usman. Politisi Partai Demokrat ini meminta, baik Pemkab Lobar dan Kota Mataram untuk mengikuti aturan yang ada.

Jika memang kontrak kerjasamanya sudah habis, Indra menyarankan Pemkab harus menghentikan pembuangan sampah ke wilayah Lobar. “Kita berikan deadline satu minggu atau dua minggu. Kalau tidak bisa selesai, sebaiknya distop,a�? sarannya.

Mengenai peluang kerja sama diperpanjang, politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa peluang kerja sama masih terbuka. Karena itu, ia berharap Pemkot Mataram untuk lebih kooperatif melakukan komunikasi dengan pihak Pemkab Lobar.

“Ingat lho, dudukan (dasar) kita adalah kontrak. Kalau kontrak sudah melewati masa kedaluwarsa, maka itu harus dihentikan sampai adanya pembicaraan atau komunikasi lebih lanjut,a�? tutupnya. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka