Ketik disini

Tanjung

Fraksi Setuju, Najmul Beri Apresiasi

Bagikan

TANJUNGA�– Sampai saat ini Lombok Utara belum memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk itu, awal tahun ini, pemkab memasukkan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak ke legislatif. a�?Raperda ini membawa dampak positif untuk meningkatkan pelayanan dasar dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,a�? ujar Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar saat menghadiri rapat paripurna denga agenda jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi, kemarin (17/1).

Dalam rapat paripurna Pemkab juga menjawab pandangan fraksi atas Raperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum ini. Karena sebelumnya, pemkab menyampaikan dua Raperda. Dalam rapat itu, Najmul mengapresiasi fraksi yang telah setuju untuk melanjutkan pembahasan dua Raperda ini dengan membentuk pansus.

Menurut Najmul, dua Raperda ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Karena sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. a�?Regulasi ini sangat penting bagi pemda. Hal ini bisa dilihat dari aspek kewenangan, legalitas, dan kebutuhan sebagai aturan otonomi yang bersifat responsif,a�? jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Perhubungan melalui Kabid Elektronik dan Government Mujaddid Muhas mengungkapkan, dengan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, akan berdampak pada penurunan retribusi menara. Penurunan ini disebabkan isi regulasi yang berubah seperti penghitungan retribusi menara. Karena ada perubahan regulasi sesuai putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014. Selain itu, jika sesuai format baru maka diprediksi retribusi menara mengalami penurunan. a�?Sekarang ada 91 tower di Lombok Utara yang memiliki izin termasuk yang ada di tiga gili,a�? katanya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka