Ketik disini

Headline

Menyiksa Guru Honor

Bagikan

Berdiri di depan kelas sebagai penyelamat SMK dan SMA negeri yang kekurangan tenaga pendidik, nasib guru honor di NTB justru tak kunjung terselamatkan. Hidup mereka masih saja merana karena pendapatan seadanya. Perpindahan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi bukannya menghadirkan kabar gembira. Justru mereka tetap jadi anak tiri. Gaji, satu-satunya penyangga hidup, hingga kini malah belum terbayarkan. Sementara jumlahnya pun belum ada tanda-tanda berubah. Masih jauh dari sekadar kata layak. Sampai kapan pemerintah mau mereka jadi pendidik kelas dua

***

ARMITA masuk mengajar seperti biasa. Wajah guru matematika yang masih berstatus honorer di SMKN 2 Lingsar, Lombok Barat itu tak memunculkan gurat sedih. Seperti biasa, dia melempar senyum, menyapa para anak didiknya.

Sudah tiga tahun dia menjalani aktivitasnya yang sama saban hari. Dari rumah ke sekolah. Membagi ilmu dan mendidik anak-anak. Begitu seterusnya.

Perempuan asal Sumbawa ini adalah sarjana pendidikan matematika jebolan IKIP Mataram. Selepas menempuh pendidikan di sana, Armita langsung mengajar di SMKN 2 Lingsar. Dia langsung diterima, begitu mengajukan lamaran kala itu.

Untuk jasanya itu, dia dibayar per jam. Kedengarannya keren. Macam pengacara hebat nan kondang, yang memasang tarif konsultasi per jam. Atau macam konsultan asing ternama yang jasanya amat diperlukan perusahaan-perusahaan ternama dan dibayar per jam pula.

Cuma itu. Jangan tanya bayaran Armita. Setiap satu jam mata pelajaran yang dia ampu, Armita dibayar Rp 16 ribu. a�?Itu sudah naik. Sebelumnya dibayar Rp 15 ribu tiap satu jam pelajaran,a�? katanya.

Setelah ditotal-total jadi berapa? Armita melempar senyum. Sungguh. Dia sungkan menyebut angka. Bahkan sangat jauh dari Upah Minimum Provinsi NTB yang tahun ini mencapai Rp 1,6 juta per bulan.

Karena tak cukup itu, maka Armita tak cuma mengandalkan SMKN 2 Lingsar semata. Dia pun membanting diri dengan mengajar di SMK Bhakti Kencana, Mataram. Ia tambah pula dengan menawarkan les privat matemarika. Semua demi ia bisa tetap membiayai kebutuhan hidup.

Cukup? Mau tidak mau dicukup-cukupkan. Bagi Armita, dirinya tak punya pilihan. Kecuali mencari keberkahan. Sebab, gaji kecil itu kadang juga tak dibayar tepat waktu. Banyak bergantung pada lancar tidaknya pembayaran dana komite sekolah dari siswa di SMKN 2 Lingsar. Macet dari siswa, macet pula sampainya di Armita. Seperti yang terjadi di Januari ini.

Menginjak usia 27 tahun, Armita sebetulnya memendam cita-cita menjadi guru PNS. Kata dia, untuk menjadi guru yang statusnya PNS maka harus menjadi guru honor dulu. Tapi sampai saat ini belum ada panggilan untuk mengisi berkas agar guru honor bisa diangkat menjadi PNS. Selain itu, ia juga kerap melakukan tes CPNS. Tapi hasilnya selalu mengecewakan. Ia tak lulus.

Kala gajinya yang kecil dan macet, Armita bingung pula mau menuntut kemana. Dia malah mengaku bersyukur gajinya dibayar tiap bulan. Dulu, malah upah dia terima tiap sekali tiga bulan.

Dan tentu saja di SMKN 2 Lingsar, tak cuma dia sendiri yang mengalami nasib serupa. Banyak koleganya juga mengalami hal yang sama. Bahkan, ada di sana guru yang sudah honor lebih dari sembilan tahun.

Kepala SMKN 2 Lingsar H Maliki tak menampik kalau gaji yang dibayarkan pada para guru honor di sekolahnya, jauh dari kata layak. a�?Memang sangat rendah. Satu bulan guru honor hanya menerima Rp 200 ribu,a�? ungkap dia.

Pembayaran gaji guru honor ini tergantung kondisi sekolah. Jika jumlah siswanya banyak dan uang komitenya juga besar, maka bisa saja gaji guru honor besar. a�?Itu juga kalau lancar,a�? ucapnya.

Sekolah yang dipimpinnya membebankan iuran komite per bulan Rp 75 ribu tiap siswa.

Total di SMKN 2 Lingsar, saat ini ada 44 orang guru. Hanya 11 orang yang merupakan PNS. Sementara sisanya 33 guru lainnya statusnya adalah guru honor. Armita salah satunya.

Di seluruh NTB, Armita tentu saja tak sendiri. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, total sedikitnya ada 9.000 guru honorer yang bekerja di SMA dan SMK negeri. Sebagian besar diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah. Sebagian lagi diangkat dengan SK Kepala Dinas Pendidikan atau bahkan kepala daerah.

Akibatnya, nasibnya pun beda-beda. Urusan pendapatan pun tak sama. Tapi satu hal yang sama. Nasib mereka tak membaik. Meski SMA dan SMK kini telah resmi per 1 Januari 2017 berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

Kondisi di Lobar

A�Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lombok Barat tahun 2016, status guru honor di Lobar macam-macam.

Ada guru honor dengan status Guru Tetap Daerah (GTD). Jumlahnya 54 orang. Mereka bekerja di jenjang SD sampai SMA. Masing-masing GTD dikontrak dengan gaji per bulan Rp 500 ribu. Total untuk 54 guru ini, Pemkab Lobar mengeluarkan dana Rp 27.000.000 sebulan. a�?Awalnya 57 orang yang GTD ini. Tapi tiga sudah lulus jadi PNS.a�? kata Plt Kadis Dikbud Lobar M Hendrayadi.

Selain mereka, ada status guru honor yang lebih elit lagi. Yakni menyandang status Guru Honor Daerah (Honda). Tapi yang ini, jumlahnya tak banyak. Hanya tersisa 10 orang dari semula 11 orang. Yang ini bayarannya Rp 1,1 juta per satu guru per sebulan.

Cuma itu, di awal Januari seperti ini, nasib guru-guru honorer tersebut sama. Gigit jari soal gaji. Peralihan SMK dan SMA menyebabkan gaji mereka belum terbayarkan sampai pekan kedua Januari.

Hendrayadi sebetulnya enggan berkomentar banyak terkait keterlambatan gaji ini. Dia mengaku urusan SMK dan SMA kini sudah jadi kewenangan provinsi. Dia hanya meminta para guru bersabar.

Dia memberi alibi. Butuh proses panjang, mulai dari validasi ataupun lainnya untuk mencairkan gaji di awal tahun ini. a�?Sementara ini belum bisa diproses (pencairannya). Karena masih melakukan pembaharuan data,a�? katanya.

Diakui untuk guru honorer yang dikontrak, Pemkab Lobar sejauh ini masih melakukan pendataan ulang. Masih menginventarisir apakah fungsinya (guru honor) diperlukan lagi atau tidak. Sementara di sisi lain, surat perpanjangan kontrak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar untuk para guru honorer di Lobar belum satupun yang terbit. a�?Tapi, Februari sudah diproses,a�? janjinya. Kalau soal anggaran, kata dia sudah ada di APBD 2017.

a�?Keterlambatan bukan tahun ini saja. Awal tahun lalu juga sama,a�? tambahnya. Toh meski begitu, semua guru tak ada yang ngambek. Mereka tetap mengajar seperti biasa.

Kondisi di Lotim

Tak cuma di Lombok Barat. Di Lombok Timur pun begitu. Saat ini di sana guru honor yang sudah mendapat SK Bupati dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim sebanyak 1.005 orang. Itu dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat.

Hanya saja, seiring peralihan status SMA dan SMK ke provinsi, sebanyak 204 guru honor pun kewenangannya ikut dipindahkan Pemkab Lotim ke provinsi NTB. Termasuk urusan honor mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur HL Suandi mengatakan, honor bagi para guru honorer ini dikatakan bervariasi. Mereka yang baru mulai mengajar tahun pertama mendapat honor Rp 550 ribu. Jika sudah menginjak tahun ketiga mengajar, honor guru tersebut menjadi Rp 750 ribu.

Namun, untuk guru yang ada di luar SK Bupati, honor yang didapatkan tidak menentu. Sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah. Inilah yang membuat saat ini ada guru honor yang bukan honor daerah di Lombok Timur dibayar rata-rata Rp 150 ribu per bulan. Itu pun dibayarkan tiap tiga bulan sekali atau per triwulan.

Soal peralihan gaji ke provinsi untuk guru honor daerah ini dibenarkan Kepala SMAN 1 Aikmel Muhammad Kasbi. Namun untuk teknisnya, Kasbi mengaku belum mengetahui pastinya.

a�?Kabarnya sih begitu, nanti akan digaji oleh pemerintah provinsi. Karena kami juga telah diminta menyodorkan data guru Honda ini kepada mereka,a�? tuturnya. Namun, sepengetahuannya untuk Januari dan Februari ini kabarnya Pemprov lebih fokus untuk mengurus guru PNS yang sudah mulai menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sehingga guru honor ini pun gajinya terbengkalai.

a�?Kalau kami di SMAN 1 Aikmel ada dua orang yang honorer daerah,a�? ungkap Kasbi.

Muhammad Lutfi Amini, salah seorang guru honorer daerah di SMAN 1 Aikmel saat ini masih belum tahu kejelasan nasibnya. Apakah nanti gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi atau masih dibayarkan Pemkab Lotim.

a�?Tapi kan kalau kami di honorer daerah ini dibayarkannya memang tiga bulan sekali,a�? katanya. Mengajar sejak 2007 silam di SMAN 1 Aikmel, dia menjelaskan, kalau dirinya mendapat gaji Rp 650 ribu per bulannya.

Wakil Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin mengungkapkan akan memperjuangkan nasib sejumlah guru honor. Bagaimana agar honor yang diterima sesuai dengan Upah Mininum Regional (UMR).

“Kalau guru honor yang sudah mendapat SK Bupati, saya sudah janji pada diri saya bahwa guru itu harus diberikan sesuai dengan UMR. Kalau UMR Rp 1,2 juta sebulan ya sekian mereka punya honor. Supaya kita tidak menyalahi aturan Undang-undangk ketenagakerjaan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, sejumlah guru honor SMA sederajat berharap pemerintah Provinsi juga meberikan perhatian kepada para guru honorer daerah. Agar kehidupan para guru yang mengabdi untuk daerah ini bisa lebih sejahtera. a�?Kalau memang bisa sesuai UMR oleh pemerintah provinsi, kami tentu sangat berterima kasih,a�? ujar Lutfi.

A�Kondisi di Loteng

Kondisi serupa juga terjadi di Lombok Tengah. Di Gumi Tatas Tuhu Trasna saat ini ada 100 orang guru honorer yang mengabdi di SMA/SMK. Selama ini, mereka menerima gaji dari dana BOS dan dana partisipasi masyarakat. Sehingga tidak membebani APBD. Penyebabnya, karena SK pengangkatannya diterbitkan sekolah, bukan SK bupati.

a�?Tahun ini baru diberlakukan SK bupati tersebut. Itu pun, bukan untuk guru honor SMA/SMK,a�? kata pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Loteng Lalu Muliawan pada Lombok Post, Jumat (13/1).

Total guru SMA/SMK negeri maupun swasta di Loteng, kata Muliawan sebanyak 1.311 orang. Sebanyak 911 orang di antaranya guru berstatus PNS. Sisanya, honor. Mereka bekerja di 102 lembaga pendidikan. 53 diantara tingkat SMA, terdiri dari 18 SMA negeri dan 35 SMA swasta.

Sisanya, 59 SMK yang terdiri dari 11 negeri dan 48 SMK swasta. a�?Nama dan identitas guru honor yang bekerja di SMA/SMK negeri maupun swasta itu, sudah kami kirimkan ke provinsi,a�? katanya.

Dengan harapan, tambah mantan Kabid Dikmen Dikpora tersebut, mereka semua digaji provinsi. Kalau mengandalkan Pemkab, tidak bisa. Karena, jika guru honor yang mengabdi di sekolah negeri, maka akan mendapatkan SK dari kepala sekolah (kasek) bersangkutan.

a�?Sampai saat ini, kami belum mengetahui bagaimana informasi tentang nasib kami ini,a�? kata Manah, salah satu guru honor yang bertugas di SMA 4 Praya Manah, terpisah.

Jika benar digaji provinsi, Manah merasa senang. Sebaliknya, jika masih bergantung di sekolah, maka ia tetap menjalankan pegabdiannya sebagai seorang guru, tidak lantas putus asa. Di lembaga tempat ia bernaung itu, ia menerima gaji sebesar Rp 30 ribu per jam. Jika dikalkulasikan, bisa menembus angka ratusan ribu per bulannya.

a�?Kami berharap, rekan-rekan guru honor yang mengabdi di SMA/SMK negeri maupun swasta, mendapatkan SK Gubernur,a�? cetus Ketua Forum Honorer Kategori Dua (K2) Loteng H Narip.

Karena sejak zaman kemerdekaan, hingga sekarang, kata Narip mereka tidak pernah merasakan nikmatnya gaji dari pemerintah, melalui APBD. Kecuali, gaji dari dana BOS yang disiapkan lembaga pendidikan. Itu pun, ada sebagian yang tidak lancar. a�?Tugas kami ke depan, kami akan memperjuangkan nasib rekan-rekan kami ini,a�? kata Narip, yang sudah diangkat sebagai guru PNS di SMA 4 Praya tersebut.

A�Lepas TanganA�A�A�

Sekda Lombok Tengah HM Nursiah mengaku menyerahkan sepenuhnya seluruh operasional guru dan sekolah yang dimaksud ke provinsi. Bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemkab. Kendati demikian, selama mereka berada di bawah naungan daerah, mereka murni digaji sekolah. Bukan Pemkab.

a�?Karena, dalam aturannya kita tidak boleh menggunakan APBD untuk gaji guru. Kecuali, ada kebijakan lain dari bupati,a�? kata orang nomor satu dijajaran birokrasi Gumi Tatas Tuhu Trasna itu.

Tahun ini, kata Nursiah kebijakan itu diberlakukan. Hanya saja, diperuntukkan bagi guru honorer ditingkat SD dan SMP saja, bukan SMA/SMK. Pemkab pun menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih, untuk mereka. a�?Sekali lagi, kita berharap provinsi bisa menggaji mereka. Mudah-mudahan anggaran provinsi besar,a�? kata mantan Asisten III Setda Loteng itu.

A�Seperti Lombok Tengah, Kota Mataram juga lepas tangan. Menyerahkan sepenuhnya persoalan guru honor di SMA dan SMK tersebut menyusul peralihan SMA dan SMK ke provinsi.

Dengan tegas Pemkot Mataram menegaskan tak lagi mau ambil pusing. Apapun yang kini berkaitan dengan sekolah lanjutan atas, kini sudah dilepas oleh pemerintahan Ahyar Abduh. a�?Bahkan kalau ada semut sekalipun di SMA, kita tak mau urus lagi,a�? tegas Kadis Pendidikan Kota Mataram H Sudenom, kemarin.

Sikapnya yang terkesan cuci tangan tersebut menurut Sudenom merupakan konsekuensi logis dari kebijakan nasional yang memindahtangankan pengelolaan sekolah lanjutan. a�?Itu urusan mereka (provinsi,Red) sekarang,a�? jawabnya pasti.

Sudenom memastikan, pihaknya tidak pernah melakukan pengangkatan guru menjadi honor daerah. a�?Kita tak pernah mau ikut-ikutan seperti kabupaten lain,a�? katanya.

Itulah salah satu alasan ia sangat tenang melepas para guru yang kini menjadi tanggungan provinsi tersebut. Dijelaskan Sudenom, ketika masih diurus kota, tak ada sepeserpun uang daerah yang dialokasikan untuk mereka. Hal tersebut karena para guru yang mengabdi di SMA/SMK tak pernah mendapat legitimasi Pemkot Mataram. a�?Mereka hanya mengandalkan SK kepala sekolah,a�? katanya.

Karena SK tersebut pula mereka digaji oleh sekolah, bukan pemkot. Soal besaran, ia mengaku tak tahu menahu. Bahkan ketika masih diurusi pemkot, Sudenom tak pernah mengetahui pasti soal hal itu.

Jumlah guru job atau sukarela dengan SK kepala sekolah juga tak diketahuinya. Tak ada pencatatan resmi, karena memang daerah tak pernah mengangkat. Apa yang dilakukan sekolah menurutnya murni karena mereka merasa membutuhkan. Polanya, kepala sekolah mengangkat. Tak sedikit yang keluar masuk tergantung si kepala sekolah. ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tak diperpanjang setalah kontraknya habis, dan raga kasus lain. a�?Yang jelas anggaran daerah tak pernah terpakai, jumlahnya kami juga tak tahu,a�? sambungnya.

Mereka yang bermodal SK kepala sekolah lanjut Sudeno biasanya digaji dengan sumber pendanaan yang sangat terbatas. Sumbangan komite lantas disebutnya sebagai salah satu sumber penghasilan utama para guru tersebut. Kalaupun juga menambah dengan BOS, anggaran yang didapat juga tak banyak. Itu karena SMA tak menerima BOS daerah, secara jumlah total juga lebih kecil ketimbang SMP dan SD. a�?Yang pasti semua terkait SMA sekarang urusan provinsi,a�? tukasnya.

A�Pun begitu Lombok Utara. Seperti Mataram dan Lombok Tengah, daerah ini juga lepas tangan. Seiring dengan diambil alihnya Bidang Pendidikan Menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, berakhir juga penggajian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap guru honor di sana.

a�?Sekarang sudah di pemprov jadi itu urusannya pemprov,a�? ujarnya.

Bahkan Pemkab Lombok Utara juga tidak berencana mengalokasikan kembali honor bagi guru honorer seperti pada tahun 2016 lalu.

Berdasarkan data 2016, jumlah guru honorer di Lombok Utara mencapai 3.497 orang terdiri dari 1.839 guru honorer dan PTT di bawah Dikbudpora dan 1.658 orang guru non PNS di bawah Kemenag. Sedangkan untuk gaji saat itu berkisar dari Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan.

Pada akhir 2016, Pemkab Lombok Utara sempat menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk BOSDA ke guru honorer. Sebanyak Rp 1,2 miliar itu untuk 1.200 orang guru honorer yang ada di sekolah negeri saja.

Sekda mengatakan untuk anggaran tersebut, dasar pengajuan tidak lain tuntutan guru honorer kepada pemkab. Sebagai pengambil kebijakan, TAPD memandang perlu mengajukan anggaran meskipun untuk tiga bulan di 2016. a�?Usulan ini kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,a�? katanya.

Namun seiring diambil alihnya bidang Dikmen ke provinsi maka anggaran ini tidak lagi diberikan kepada guru honorer.

Terpisah, Kepala UPT Dikmen dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus Syaiful Islam mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terbaru jumlah guru honorer yang ada di Lombok Utara.

a�?Kita masih mendata jumlah sekolah dan siswa, untuk guru honorer belum. Karena kita baru berdiri awal tahun kemarin,a�? ungkapnya.

Untuk sistem penggajian guru honorer, pihaknya juga belum memastikan. Namun, dengan pengambil alihan kewenangan ke provinsi tentu hal itu juga menjadi kewenangan provinsi.

Jumlah Kebanyakan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Muhammad Suruji mengakui kalau persoalan guru honorer ini memang menjadi pelik di awal tahun ini.

Dia mengatakan, semenjak peralihan kewenangan SMA/SMK ketangan provinsi hanya guru PNS saja yang didata. Sementara guru honor tidak.

Kini guru PNS SMA/SMK di NTB sebanyak 7.276. Ini gajinya dari APBD. Sebelumnya, data guru PNS ini berubah-ubah. Ini tidak lepas dari pemerintah kabupaten/kota melakukan mutasi. Guru SMA dipindah ke SMP. a�?Tapi data sekarang ini sudah valid. Tak ada perubahan,a�? ucap dia.

Hanya saja, terkait honor bagi para guru honor ini, Suruji menyerahkan sepenuhnya hal tersebut menjadi urusan sekolah.

Dia menjelaskan, kewenangan di provinsi tidak membedakan guru honor. Guru honor daerah yang SK-nya dari bupati/wali kota setempat sama statusnya dengan guru honor sekolah.

Guru honor, baik sekolah maupun daerah ini akan menerima honor dari sekolah. Mereka (guru honor) akan mendapatkan gajiA� dari sekolah per bulannya.

Ia menyebutkan, saat ini banyak guru honor daerahA� SK-nya dari bupati/wali kota. Tidak ada masalah, honor mereka diterima dari sekolah. Karena dari APBD tidak dianggarkan.

Ia menduga guru honor di NTB terlalu banyak. Dari laporan yang diterima guru honor sebanyak 7 ribu lebih. Idealnya, guru honor di NTB sekitar 3.400 dari jumlah sekolah yang ada. Untuk itu, ke depan ia akan melakukan seleksi kepada guru honor sesuai kebutuhan.

Proses seleksi ini akan dilakukan secara ketat sesuai Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK). Sesuai UU ASN daerah akan membuat SK gubernur terkait keberadaan guru honor yang nanti namanya akan menjadi Guru Tidak Tetap (GTT). a�?SK ini akan berlaku satu tahun dan akan diperbaharui. Gaji mereka sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP),a�? sebut mantan Kepala BKD NTB ini.

Jika melihat kebutuhan maka akan banyak guru honor tersingkir pada seleksi ini. Ia mencotohkan, jika kebutuhan guru bahasa Indonesia 50 orang namun yang ikut tes 100 orang maka 50 orang ini akan tersingkir. a�?Mau tidak mau ini harus diterima,a�? ujarnya.

Tapi sambung dia,A� pada seleksi ini ada pembobotan masa mengabdi. Misalnya, nilai uji kompetensi guru honor yang mengabdi empat tahun dengan yang enam tahun sama maka jelas yang lulus yang enam tahun. a�?Ini akan kami lakukan setelah semua data di Dikbud rapi,a�? ucapnya. Sehingga lanjutnya, pada 2018 sudah tidak ada masalah. GTT ini bisa mengajar dengan upah yang mereka terima sesuai UMP.

Namun, Ketua PGRI NTB H Ali Rahim menolak anggapan kalau jumlah guru honorer saat ini di tingkat SMA dan SMK negeri sudah kebanyakan. Justru kata Ali Rahim, jumlahnya kurang.

PGRI mengklaim provinsiA� NTB mengalami krisis guru SMA/SMK. Kebutuhan guru tidak sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel). a�?Kita sangat kekurangan guru di NTB, terutama guru SMK,a�? imbuh dia.

Dari data PGRI, saat ini jumlah guru yang statusnya PNS sebanyak 7.064 orang. Sedangkan yang masih honor 9.221 orang. Sementara NTB membutuhkan guru sekitar 16 ribu lebih pada SMA sederajat. a�?Jumlah guru kita saat ini tidak sesuai rombongan belajar (rombel),a�? ucapnya.

Ali mengaku, saat ini banyak sekolah kekurangan guru. Jumlah rombongan belajar (rombel) tidak sebanding dengan jumlah guru. Ia mencotohkan, SMAN 3 Wera Kabupaten Bima memiliki hanya tiga guru PNS. SMKN 9 Bima hanya memiliki lima guru yang statusnya PNS. Kata dia, kekurangan guru ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima, namun juga di kabupaten/kota lain. a�?Saya yakin di Mataram jugaA� kekurangan guru,a�? sebut dia.

Dikatakannya, kekurangan guru SMA/SMK ini harus ada solusi. Apalagi saat ini kewenangan SMA/SMK ada di provinsi. Dulu kata dia, provinsi hanya sebagai monitoring dan evaluasi pada tingkat SMA/SMK. Kini,A� provinsi menjadi pelaksana dan penanggungjawab dari SMA sederajat.

Ia berharap, guru honor SMA sederajat bisa dibuatkan SK gubernur atau kepala dinas. Dengan begitu, mereka (guru honor) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk bisa mendapatkan dana sertifikasi dari APBN. a�?Jika SK dari kepala sekolah maka guru honor tidak bisa mengikuti sertifikasi,a�? imbuhnya. a�?Guru honor ini bisa ikut sertifikasi jika ada SK dari pejabat eselon II,a�? tambah dia.

Diakuinya upah yang diterima guru honor saat ini masih jauh dari harapan. Tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap guru honor SMA/SMK setelah dikelola provinsi bisa lebih sejahtera.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti tak menampik kalau saat ini para guru honorer ini juga belum menerima gaji. Bahkan kata dia, tak hanya mereka. Para guru dengan status PNS pun begitu. Mereka belum digaji karena masih terkendala administrasi.

Hal ini disebabkan para kepala sekolah SMA/SMK belum dilantik. Rencananya, baru minggu ini akan dikukuhkan. a�?Semua kepala sekolah SMA, SMK, SLB minggu ini akan dikukuhkan,a�? katanya.

Setelah kepala sekolah dikukuhkan, baru mereka bisa menandatangani pembayaran gaji dan tunjangan. Sementara bagi para honorer sumber gajinya dari sekolah. Ia berharap, bupati dan wali kota juga bisa membantu memberikan gaji para guru honorer yang sudah mengabdi, sebab SK pengangkatan mereka dari bupati dan wali kota.

Sebab dana BOS yang bisa dialokasikan untuk honorer hanya 15 persen. a�?Kita harapkan bantuan pak bupati dan wali kota untuk meneruskan honor yang sudah dibayar,a�? katanya. (jay/ili/dss/puj/zen/yuk/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka