Ketik disini

Selong

Nasib Proyek Labuhan Haji Terancam

Bagikan

SELONGA�– A�Pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji dipastikan akan molor lagi. Ini menyusul rencana Imigrasi memulangkan 12 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di atas kapal keruk Cai Jun 1. Mereka dinilai A�melanggar aturan keimigrasian.

a�?Sejak awal saya sudah ragu sama kontraktor ini. Mereka nggak beres, Pemkab harus tegas. Putus kontraknya!a�? kata Ketua DPRD Lotim H Khairul Rizal.

Pernyataan Rizal ini diungkapkan atas pertimbangan bahwa pihak kontraktor ini dinilai tidak professional dan tidak kompeten di bidangnya. Hal ini terbukti dari molornya waktu pengerukan. Hingga batas waktu kontrak 9 Desember lalu, pengerukan belum juga dimulai hingga saat ini. Belum lagi persoalan tenaga kerja asing yang membelit kontraktor ini.

a�?Kita sudah mengeluarkan uang muka 20 persen. Tapi belum juga dikerjakan, sekarang mereka mau minta perpanjangan. Dasarnya untuk melanjutkan perpanjangan itu yang tidak ada. Mereka ini kontraktor yang tidak ahli di bidangnya,a�? jelasnya.

a�?Mereka terlambat dari batas kontrak, kita sudah membayar dan sekarang TKA-nya mau dideportasi. Sejak awal saya memang sudah pesimis. Lebih baik kita lelang ulang nanti,a�? sambungnya.

A�Rizal meminta eksekutif untuk memutus kontrak dan meminta kontraktor untuk mengembalikan uang muka beserta dendanya.

a�?Kalau pun mereka diberikan perpanjangan, saya nggak yakin kontraktor ini A�bisa melaksanakan keputusan TP4D. Ini harus benar-benar jadi pelajaran tim lelang,a�? kritiknya.

Dari pantauan Lombok Post, hingga kemarin (17/1) belum ada aktivitas pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji.

a�?Penyelidikan beberapa waktu lalu ada pelanggaran yang ditemukan,a�? kata Kepala Kantor Imigrasi Mataram Romy Yudianto.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan ke 12 TKI ini yakni mereka belum mengantongi izin tinggal di batas perairan. Padahal, mereka telah mulai bekerja di atas kapal. Hal inilah yang dinilai menyalahi aturan.

Selain itu, saat pemeriksaan petugas Disnaker Provinsi NTB, 12 TKA tidak dapat menunjukkan dokumen RPTKA dan IMTA yang menjadi dokumen izin untuk bekerja. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan laporan petugas Disnaker Provinsi NTB kepada pihak Imigrasi.

Hingga saat ini, belum ada jalan konkret yang diambil oleh Pemkab Lotim terkait pengerukan. Pemkab Lotim masih menunggu kejelasan dari pihak kontraktor. a�?Belum bisa kami pastikan apakah ini akan diperpanjang atau tidak,a�? ucap Sekda belum lama ini. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka