Ketik disini

Headline Metropolis

Penangkapan Benih Lobster Semakin Ketat, Menteri Susi Tolak Usulan Pemprov

Bagikan

MATARAMA�– Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak usulan revisi yang diajukan Pemprov NTB atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan. Sebaliknya, kementerian semakin memperketat aturan penangkapan benih lobster dengan melarang penangkapan benih walaupun untuk budi daya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Lalu HamdiA� menjelaskan, dalam usulannya, pemprov meminta kementerian agar merevisi ketentuan pasal 3 ayat 1 agar nelayan diperbolehkan menangkap benih lobster ukuran panjang di bawah lima sentimeter untuk kepentingan budi daya.

Tapi dalam revisi terbaru per tanggal 26 Desember 2016, yakni Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia, pada pasal 7 ditegaskan setiap orang dilarang menjual benih Lobster untuk budi daya. Sebelumnya, pasal ini tidak diatur sehingga masih ada harapan bagi warga menangkap benih dengan tujuan budi daya. Tapi sekarang peluang itu sudah tertutup.

a�?Sejauh itu sudah di atur, usulan pemprov tidak diterima,a�? katanya, kemarin (17/1).

Meski sangat menyayangkan materi perubahan ini, tapi mau tidak mau pemerintah daerah harus tetap menjalankan aturan tersebut. Penangkapan lobster yang diperbolehkan adalah tidak dalam kondisi bertelur, dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.

Ia menjelaskan, ada dua alasan Menteri Susi menolak revisi aturan tersebut. Pertama karena benih lobster di bawah 200 gram masuk dalam plasma nutfah yang belum bisa direkayasa pembenihannya. Dia hanya bisa bertelur dan berkembang biak di alam. Alasan kedua adalah kedaulatan negara, sebab selama ini benih lobster banyak dikirim ke negara lain dan negara itu yang memperoleh keuntungan besar.

a�?Ya mau bilang apa?a�? kata Hamdi pasrah.

Satu-satunya solusi saat ini adalah sama-sama meminta kepada kementerian sebagai substitusi dengan pelarangan tersebut, apakah berupa bantuan alat tangkap lobster besar. Serta bantuan alat budi daya lain yang sudah dijanjikan.

Saat ini, pemprov masih terus berkomunikasi dengan pusat, dan sedang disusun apa saja yang menjadi kebutuhan sebagai kompensasi atas usaha penangkapan lobster yang sudah ditekuni masyarakat selama bertahun-tahun.

a�?Kita harus bersabar,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka