Ketik disini

Sumbawa

Saksi PNPM Badas Kembali Dipanggil

Bagikan

SUMBAWAA�– Kasus dugaan korupsi pada PNPM Labuhan Badas terus diproses oleh aparat Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap 36 orang saksi dalam kasus tersebut.

Menurut informasi, pemeriksaan tersebut merupakan Operasi Inteljen oleh Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sebenarnya 36 orang saksi dijadwalkan memberikan keterangan. Tapi hanya limaA� orang yang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan seputar proses program PNPM di Kecamatan Labuhan Badas.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumbawa Erwin Indrapraja yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Para saksi yang dipanggil ini adalah para ketua kelompok. Erwin mengatakan perkara ini sebenarnya pernah diusut, tapi belum terselesaikan. Hanya saja belum semua yang dipanggil memenuhi panggilan. Dia mengimbau kepada para pihak yang berkaitan dengan program yang digulirkan tahun 2013 hingga 2014 tersebut agar hadir memenuhi panggilan. Kemudian memberikan keterangan kepada kejaksaan.

”Kami harapkan UPK PNPM ini hadir untuk bekerjasama supaya bisa membantu kita untuk meluruskan kebenaran materil semuanya. Selama ini tim sebelumnya belum mengungkap kerugian negaranya. Mereka sebenarnya sudah pernah dipanggil tim sebelumnya, kita panggil kembali,” ujar Erwin.

Menurutnya, karena belum ditemukan kerugian negara, inilah upaya pihaknya untuk mengetahui di mana letak kerugian negara dalam program senilai Rp 1 miliar tersebut. Dengan cara memecah-mecah proses pengungkapan.

Adapun permasalahan dalam perkara ada yang membayar tapi tidak disetorkan ke UPK. Dengan adanya hal ini diharapkan cepat menyelesaikan tunggakan. Agar diketahui adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya.

”Kalau sudah terpenui unsur A�perbutan melawan hukum dan kerugian negaranya barulah akan dilimpahkan ke penyidik,” katanya.

Erwin menegaskan, memang ada indikasi penyimpangan dalam kasus ini. Karena itu pihaknya mencari lebih selektif letak perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya. Dengan cara terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Termasuk saksi yang tidak datang dalam pemanggilan kemarin (17/1).

”Pokoknya secepatnya harus selesai. Yang hadir ini hanya para ketua Kelompok lima orang,” tukasnya.

Kasus ini terkait program PNPM Kecamatan Labuhan Badas kurun waktu 2013 hingga 2014. Menurut informasi, dana pinjaman kelompok yang disetorkan kepada pengelola PNPM dengan cara mencicil diduga tidak disetorkan ke kas umum PNPM.

Dalam program ini, dana PNPM digelontorkan kepada 64 kelompok yang tersebar di tiga desa kecamatan setempat. Negara diduga dirugikan paling sedikit sekitar Rp 150 juta. (run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka