Ketik disini

Headline Metropolis

Jangan Ribut Lagi Ya!

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Langkah ini diambil untuk menengahi polemik yang selama ini terjadi antara Pemda Lombok Barat dan Kota Mataram. Dengan demikian, pengelolaan sampah di lokasi tersebut tidak menimbulkan konflik antar daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Provinsi NTB H Ridwansyah mengatakan, persoalan TPA Kebon Kongok sudah cukup lama. Namun kembali mengemuka ketika Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta agar pemprov menjadikan TPA tersebut menjadi TPA regional. Tapi dilihat dari fungsinya, TPA Kebon Kongok selama ini sudah berfungsi secara regional, karena dua daerah memanfaatkan lokasi tersebut untuk membuang sampah.

a�?Secara fungsi dan kewenangan memang lebih pas menjadi TPA regional,a�? katanya.

Ketika statusnya menjadi TPA regional, maka nanti Pemprov NTB-lah yang akan bertanggungjawab mengelola tempat sampah tersebut. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan bila dikelola secara regional. Seperti konflik antar daerah bisa dihindari dalam hal pemanfaatan TPA. Selain itu, provinsi akan lebih mudah menganggarkan biaya operasional, pengadaan alat, termasuk biaya perbaikan infrastruktur.

a�?Cuma bagaimana masalah pengalihan aset, detailnya seperti apa, kita akan rapatkan minggu ini,a�? kata Ridwan.

Dalam waktu dekat, Pemprov akan mengundang Pemda Lombok Barat dan Pemkot Mataram untuk duduk bersama membahas masalah pengelolaan TPA tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian NTB akan menyiapkan konsep pengelolaannya dan menginventarisasi. Tetapi konsep tersebut sudah ada disiapkan oleh Dinas PU NTB, sehingga akan lebih mudah realisasi rencana tersebut. Bahkan Dinas PU mengusulkan agar dibentuk UPTD tersendiri bila sudah berstatus regional. a�?Tapi secara prinsip provinsi sudah positif akan menjadikannya sebagai TPA regional,a�? tegas Ridwansyah.

Terkait aset, menurutnya tidak harus dialihkan ke pemprov tetapi hanya pengelolaan saja yang dipindahkan. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi berdebat tentang siapa yang punya dan siapa yang berwenang. Namun yang dikedepankan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan sampah agar tidak semakin parah di kemudian hari.

Sebelumya, epala Biro Humas dan Protokol NTB Yusron Hadi mengatakan, masalah TPA Kebon Kongok menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Artinya, pemprov tidak pernah lepas tangan dalam hal ini. Hanya saja, pemprov tidak bisa langsung mengintervensi karena statusnya belum regional. Di lahan tersebut ada aset Pemkot Mataram dan Lombok Barat sehingga selama ini menjadi tanggung jawab kedua pemda tersebut.

Ke depan, Pemprov juga akan membantu, tidak hanya dari sisi anggaran. Akan tetapi juga membantu tekonologi pengelolaan sampah. Sehingga persoalan sampah bisa ditangani dengan baik. Jangka panjang juga menurutnya perlu disiapkan TPA alternatif untuk mengantisipasi TPA Kebon Kongok sudah tidak menampung lagi.

a�?Solusi jangka pendek dan jangka panjang kita pikirkan bersama,a�? kata Yusron. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka