Ketik disini

Headline Sumbawa

Muhammading dan Suharmaji Dimintai Keterangan

Bagikan

SUMBAWA– Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi H Muhammading dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa L Suharmaji dipanggil Kejaksaan Negeri Sumbawa, kemarin. Keduanya dimintai keterangan terkait kasus dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumbawa 2014 lalu.

Pantauan Radar Sumbawa (Lombok Post Group), keduanya datang bersamaan ke Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Mereka tiba sambil membawa berkas di tangan masing-masing sekitar pukul 09.00 Wita. Setelah tiba, mereka sempat berbincang-bincang sejenak dengan sejumlah wartawan yang ada di pintu depan kantor kejaksaan. Setelah itu, keduanya masuk ke ruang Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa. Mereka baru meninggalkan ruangan Seksi Intelijen sekitar pukul 13.00 Wita.

Ditemui di halaman kantor kejaksaan, H Muhammading mengatakan, kedatangan mereka itu untuk memenuhi panggilan jaksa. Mereka dimintai keterangan terkait DBHCHT Kabupaten Sumbawa tahun 2014 lalu. ”Ini mengenai penggunaan DBHCHT 2014 lalu,” ujarnya kepada wartawan.

Ading, sapaan akrab pejabat ini mengatakan, saat itu dia merupakan Asisten II Setda Sumbawa, sekaligus Wakil Ketua TAPD. Sementara L Suharmaji saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Sumbawa, sekaligus Sekretaris TAPD. Mereka berdua memberitahukan semua hal yang dia ketahui.

Diungkapkan, adapun jumlah DBHCHT itu sekitar Rp 7,9 miliar. Namun, jumlahnya ditambah dana SILPA tahun sebelumnya sehingga jumlahnya pada APBDP 2014 mencapai Rp 13,7 miliar. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan, Kabupaten Sumbawa sudah mengalokasikan anggaran DBHCHT sesuai peruntukan. Serta sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Gubernur NTB.

”Suratnya turun 2015. Ini kan dievaluasi saat akhir tahun,” imbuh Ading.

Dia memaparkan, DBHCHT ini dibagikan kepada sejumlah SKPD. Yakni Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, RSUD Sumbawa dan Diskoperindag Sumbawa. Dia juga dimintai keterangan terkait sistem penyaluran dana tersebut. Adapun penyalurannya dilakukan sesuai dengan “menunya”.

Kalaupun dalam evaluasi pihaknya dimintai penjelasan, maka akan dijelaskan. Hal itu juga sudah disampaikan oleh Sekda Sumbawa beberapa waktu lalu. Sehingga, menurutnya sudah tidak ada persoalan.

Kadis PU Sumbawa L Suharmaji menambahkan, DBHCHT masih dialokasikan ke Kabupaten Sumbawa hingga saat ini. Dimana dana tersebut masih terus diberikan kepada Kabupaten Sumbawa hingga tahun ini.

”Kalau kita salah, di sana sudah jelas kalau pengalokasiannya dihentikan,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Paryono yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaa tersebut. Diungkapkan, bahwa saat ini kasus DBHCHT tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

”Kami sekarang sedang fokus untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan yang masih dalam tahap penyelidikan,” jelas kajari. (run/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka