Ketik disini

Metropolis

Pemprov Usul Cabut Izin Investor

Bagikan

MATARAMA�– Luas lahan yang ditelantarkan para investor di NTB mencapai 21.467,675 hektare. Tanah yang sebagian besar berada di lokasi strategis ini dibiarkan menganggur oleh para pengusaha. Sehingga tidak memberikan nilai ekonomi lebih untuk kawasan tersebut.

Setda NTB Kepala Biro Pemerintahan H Irnadi KusumaA�menyebutkan, jumlah tanah telantar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 di Lombok Barat ada 36 ribu hektare tanah yang dikuasai empat perusahaan. Kemudian di Lombok Tengah 10,9 ribu hektare yang dikuasai 1 perusahaan. Tahun 2015 ditemukan 9,1720 hektare tanah telantar di Sumbawa Barat yang dikuasai dua perusahaan. Sementara tahun 2016, terdapat 10 objek penertiban lahan yang terindikasi telantar.

Untuk hal ini pemerintah telah memberikan peringatan ketiga kepada delapan objek pajak badan hukum. Ia menyebutkan, 21.467,675 hektare tanah telantar ini terdiri dari 1,6 ribu hektare yang memiliki HGB, 16 ribu hektare memiliki HGU, lahan telantar yang memiliki hak pakai seluas 155 hektare. Sementara tanah terlantar yang sudah memiliki izin seluas 3,1 ribu hektare.

Irnadi menjelaskan, lahan ini puluhan tahun dibebaskan tapi tidak dimanfaatkan. Padahal jika digunakan dapat mengurangi tanah bermasalah. Karena salah satu penyebab banyaknya sengketa lahan adalah tanah tersebut ditelantarkan, akhirnya muncul saling klaim atas lahan tersebut. a�?Pak gubernur sudah meminta agar masalah sengketa tanah ini ditangani secara serius,” tegasnya.

Karena jika dimanfaatkan, juga akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sehingga akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. a�?Penelantaran tanah ini juga menghambat investasi,a�? katanya.

Data-data tanah telantar ini selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah pusat. Jika sudah ditetapkan sebagai tanah telantar nanti akan ada rekomendasi dari kementerian untuk tindaklanjutnya. Perusahaan akan diminta segera dimanfaatkan lahan tersebut agar keluar dari indikasi tanah telantar.

A�Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Chaerul Mahsul mengusulkan agar perusahaan yang menelantarkan tanah dicabut izin usahanya di lokasi tersebut. Bila lahan tersebut merupakan lahan pemerintah yang dihak guna pakaikan, maka sebaiknya diambil alih. Tapi selama ini pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lahan yang ditelantarkan tersebut. Sebab regulasi yang mengaturnya sangat tumpul. a�?PP itu tidak tajam,a�? katanya.

tidak diatur tindak lanjut setelah lahan ditetapkan sebagai tanah telantar. Apakah akan diberikan sanksi, dialihkan kepemilikannya, atau hak guna pakainya dicabut bila lahan milik pemerintah. a�?Ini statusnya tanah telantar, terus kita mau apa?a�? katanya.

Untuk itu, perlu diatur lagi oleh pemerintah mengenai tindaklanjutnya. Itupun yang memungkinkan dieksekusi adalah lahan yang merupakan milik pemerintah. Tapi jika lahan itu milik pribadi maka tidak akan bisa diapa-apakan. Karena di sana ada unsur perdata dan jual beli dari pemiliknya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka