Ketik disini

Metropolis

Pengoperasian BRT Tak Bisa Ditawar

Bagikan

MATARAM – Hingga Kamis (19/1) kemarin, BRT belum juga beroperasi. Setelah demo, intimidasi dan pemukulan driver BRT oleh oknum Sopir Angkutan Perkotaan (Angkot) beberapa waktu lalu, Bus Rapid Transit (BRT) tak berfungsi sama sekali. Hanya dipajang di area parkir Perum Damri Cabang Mataram.

Padahal, tak sedikit yang mempertanyakan dan merasa a�?kehilangana��. Utamanya anak sekolah yang sudah terbiasa menikmati layanan transportasi gratis BRT.

a�?Iya, kalau bisa harus segera sudah ada solusi,a�? kata Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas (BKLL) Dinas Perhubungan Kota Mataram Mahfudin Noor.

Tidak beroperasinya BRT, memang dinilainya jelas-jelas merugikan anak sekolah. Tetapi, siapa yang untung dari mogok kerjanya BRT? Saat ditanya demikian, Fudin saat itu mengatakan jika bantuan Rp 1 miliar untuk BRT sebenarnya belum diterima Damri. a�?Sekarang kan masih tahap sosialisasi,a�? jawab dia.

Karena itu, ia menepis kekhawatiran, anggaran yang sudah di ploting dan digunakan mensubsidi BRT, menjadi keuntungan pihak Damri. Karena tidak perlu mengeluaran biaya operasional, selama mogok.

Lantas bagiamana dengan bantuan anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat? a�?Kalau itu yang lebih tahu provinsi, coba tanya ke sana,a�? terangnya.

Namun yang jelas, lanjut Fudin, para sopir angkot tidak boleh mencari keuntungan dengan cara terus memboikot BRT. Bagaimanapun, menurutnya ini hanya program pemerintah pusat. BRT dan angkot harus bisa bekerja sama guna memenuhi kebutuhan transportasi warga. Bukan malah saling menjegal.

Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito, tegas meminta Damri harus segera kembali mengoperasikan BRT. Karena itu, ia juga sudah memerintahkan Dinas Perhubungan untuk segera mengkaji opsi, menjadikan BRT sebagai feeder.

a�?(Istilah lainnya) Angkutan pengumpan,a�? kata Eko.

Begitu juga kajian untuk memberikan subsidi bagi para sopir angkot. Dishub juga diminta segera menyelesaikan regulasi baru. Terutama terkait trayek yang akan menjadi jalur baru angkot.

a�?Kabarnya kalau terkait subsidi itu sedang dikaji (akademisi) Unram,a�? terangnya.

Eko melihat urgensi penggunaan BRT sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Teruama bagi anak sekolah. Beberapa waktu lalu, BRT sudah terlihat berhasil memecah kroditnya lalu lintas kota. Tetapi sejak BRT menarik diri, akibat sejumlah intimidasi, persoalan mancet kembali jadi keluhan.

a�?Ini memang jadi kebutuhan masyarakat, membantu siswa-siswi kita yang sekolah dan mengurai kemacetan,a�? terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengaku heran. Dari informasi yang disampaikan, jumlah gabungan angkot yang demo beberapa waktu lalu, disampaikan sebanyak 150 orang. Tetapi ternyata, setelah dilihat izinnya, yang terdata masih punya izin hanya 32 unit. a�?Makanya kalau tidak ada izin (akan) ditindak,a�? ancam Eko balik.

Hal ini disampaian Eko seperti berupaya membersihkan kepentingan politis di balik penolakan BRT beberapa lalu. Pihak-pihak yang ingin cari keuntungan dengan cara yang kurang tepat.

Senada, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Cokorda Sudira Muliarsa membenarkan jika hanya 32 angkot yang berizin di Kota Mataram.

a�?Sisanya mungkin belum memperpanjang dan sudah mati,a�? jawabnya singkat. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka