Ketik disini

Politika

Bawaslu NTB Usul Panwaslu Dipermanenkan

Bagikan

MATARAMA�– Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah permanen mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Maka, sudah saatnya pengawas pemilu (Panwas) pun demikian. Harapan ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB Muhammad Khuwailid, kemarin (20/1).

Dijelaskan, hal ini perlu agar posisi Panwaslu semakin kuat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga posisi tawarnya dengan KPU di level yang sama semakin baik.

a�?Hasil pengawasan menjadi efektif. Baik dalam proses pengawasan tahapan pemilu, hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah,a�? tegasnya.

Dikatakan, saat ini Panwaslu kabupaten/kota masih bersifat ad hoc, bukan lembaga permanen. Karena itu, dalam revisi UU Pemilu yang sedang digodok DPR RI terus diupayakan memperkuat kelembagaan Bawaslu. a�?Masih dibahas di DPR RI,a�? ungkapnya.

Menurutnya, dengan pengawasan dilangsungkan efektif, maka hal itu akan menjadi masukan positif bagi pembentuk undang-undang.

a�?Kami tidak henti-hentinya memperjuangkan kesetaraan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu,a�? kata mantan Ketua KPU Lombok Tengah itu.

Sesuai UU Pemilu, pembentukan Panwaslu kabupaten/kota dilakukan satu bulan sebelum tahapan pemilu digelar. Sedangkan pembubarannya, dua bulan usai pelantikan calon terpilih.

Melihat kondisi Panwaslu bersifat ad hoc, seringkali mempersulit kerja bagi Bawaslu. Itu karena banyak laporan pengawasan pemilu harus disampaikan Panwaslu yang diambil alih pertanggungjawaban penyampaian oleh Bawaslu.

Selain itu, diusulkan pula dalam revisi UU Pemilu adalah penganggaran bagi Bawaslu tidak lagi berasal dari APBD. Tetapi, sepenuhnya anggaran bagi Bawaslu ditanggung APBN. Alasannya, kata dia, dari pengalaman pemilu sebelumnya, keterlambatan pencairan anggaran berdampak terhadap tidak optimalnya fungsi pengawasan. a�?Belum lagi jika anggaran Bawaslu dipolitisasi makin membuat kerja Bawaslu makin sulit dan rumit,a�? keluhnya.

Memang dalam pilkada serentak 2015 sudah ada perubahan mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah. Di mana diperuntukkan bagi Bawaslu maupun Panwaslu kabupaten/kota. Dalam rangka pengawasan pilkada mengikuti pola pertanggungjawaban dana hibah dari APBN. Namun hal itu belum cukup jika alokasi penganggaran pengawasan tetap bersumber dari APBD. a�?Sekali-kali biaya pengawasan bersumber dari APBN lah,a�? pungkasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka