Ketik disini

Headline Politika

Ingat, Sumbangan Dana Kampanye Gak Boleh Tunai!

Bagikan

MATARAMA�– Dalam peraturan KPU (PKPU) ditiadakan pemberian uang secara tunai kepada peserta pemilu. Ini untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Meski pada perubahan UU Pilkada menyebutkan pemberian uang makan, uang transport, dan pengadaan bahan untuk kampanye bukan termasuk politik uang. a�?Sekarang tidak boleh dalam bentuk uang tunai, tapi harus nontunai,a�? kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori, kemarin (20/1).

Dijelaskan, pemberian sumbangan kepada peserta pemilu hanya diperbolehkan dalam bentuk barang atau nontunai. Di mana pemberian barang tersebut setara nominal atau tidak boleh lebih Rp 25 ribu.

Misalnya, pemberian uang makan dan uang transport harus dalam bentuk barang jadi yang disediakan rumah makan. Demikian juga halnya dengan jasa transport yang digunakan pasangan calon. Begitu juga dengan kaos, stiker, topi, dan lainnya.

Pengeluaran ini juga harus disertakan dengan bukti kuitansi. Kuitansi itu nantinya diserahkan ke KPU setempat dalam bentuk laporan dana kampanye yang pernah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye. a�?Tidak boleh ada dana cash on hand kepada pemilih. Itu harus diatur secara jelas dalam PKPU,a�? ujarnya.

Pelaporan pun harus dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diatur dalam PKPU. Seperti laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Pengaturan PKPU tersebut, harus berkoordinasi dengan Bawaslu yang juga diberi tugas membuat peraturan Bawaslu tentang pelanggaran administrasi pemilihan sesuai pasal 135A ayat (10) perubahan UU Pilkada.

Menurut Aksar, hal itu untuk memberikan pendidikan politik bagi peserta pemilu agar keikutsertaan dalam kampanye bukan karena iming-iming uang. Pemberian kepada peserta pemilu dalam bentuk tunai, jelasnya, dikategorikan sebagai pelanggaran.

Menyinggung dana kampanye pasangan calon kepala daerah juga ada batasnya. Meskipun, Aksar belum bisa memastikan berapa maksimal dana kampanye dimiliki pasangan calon. Namun, KPU akan melakukan penghitungan terkait pembatasan dana kampanye tersebut. Yang didasarkan pada harga satuan barang tersebut di daerah.

a�?Misalnya, nasi kotak berapa harga satuannya di daerah. Sehingga bisa diestimasi pembatasan dana kampanye tersebut,a�? ungkap mantan Ketua GP Ansor NTB itu.

Hal-hal tersebut akan dituangkan KPU dalam keputusan KPU NTB. Sehingga pasangan calon kepala daerah harus mematuhi dan menaati aturan dan ketentuan tertuang dalam keputusan KPU NTB tersebut.

Ia beralasan, karena dana kampanye pasangan calon akan diaudit akuntan publik independent ditunjuk KPU. Jika dalam audit ditemukan ada pelanggaran batas dana kampanye, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara berhak memberikan sanksi kepada pasangan calon.

a�?Sanksi terberat bisa kita diskualifikasi sebagai peserta pilkada,a�? ungkapnya.

Sementara Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid menambahkan, pihaknya akan bekerja berdasarkan UU Pilkada dan PKPU. Dengan penguatan peran dan kewenangan, Bawaslu akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran politik uang.

a�?Bawaslu pun langsung bisa menjatuhkan sanksi terhadap pelaku politik. Misalnya, diskualifikasi atau dibatalkan pencalonannya,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys