Ketik disini

Metropolis

Pemprov Sisir Pulau Kecil di Sumbawa

Bagikan

MATARAMA�– Pendataan pulau-pulau kecil kembali dilakukan. Tahun 2017 ini, Pemprov NTB akan menyisir keberadaan gili di Pulau Sumbawa. Diperkirakan, jumlah pulau yang belum teridentifikasi di sini jauh lebih banyak.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Irnadi Kusuma menjelaskan, tahun 2016 sudah dilakukan pemetaan di Pulau Lombok. Hasilnya, ditemukan 100 pulau baru. Sehingga menambah jumlah pulau di NTB dari 280 menjadi 380 pulau. Pendataan kembali akan dilakukan tahun ini di Pulau Sumbawa. a�?Sehingga jumlah pulau di NTB masih bisa terus bertambah,a�? katanya.

Rata-rata pulau baru ini tidak berpenghuni, untuk sampai ke pulau juga cukup susah. Tapi pendataan harus tetap dilakukan, tujuannya agar Pemprov memiliki data pasti tentang berapa pulau yang dimiliki NTB untuk didaftarkan secara nasional. Ini sekaligus untuk menghindari penguasaan pulau oleh individu maupun pihak asing.

Irnadi mengungkapkan, ada tiga pulau yang saat ini dikuasai secara individu yakni pulau Gili Poh seluas 0,1 hektare, Gili Nanggu seluas 12 hektare, dan Gili Lontar 2,75 hektare di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Para pemilik sudah mengantongi sertifikat pulau sejak tahun 1980-an. Meski pemilik menggunakan nama lokal, namun diduga pemilik sebenarnya adalah pihak asing. a�?Penguasaan pulau oleh individu ini tidak boleh,a�? tegas Irnadi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, sebuah pulau tidak bisa dikuasai oleh satu orang.A� Dampak secara ekonomis pasti ada, akses bagi warga lokal juga bisa tertutup. Dengan kata lain dapat membatasi ruang publik. Sehingga lebih baik pulau-pulau itu dikuasai pemerintah daerah.

Terkait kasus tiga gili tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan BPN selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat, mengetahui historisnya seperti apa. a�?Kami sudah rapat beberapa waktu lalu dengan semua kepala BPN se-NTB, tapi khusus masalah di Lombok Barat belum ada pembicaraan khusus,a�? katanya.

Setelah pendataan selesai, Pemprov akan menyerahkan data tersebut ke pemerintah pusat untuk didaftarkan. Sementara untuk pemberian nama pulau, pihaknya akan menggunakan pendekatan lokal, dengan cara mengundang pemda dan tokoh adat.

a�?Kita coba lakukan kajian historis dan lokalitas, kalau penamaan oleh asing kurang bagus,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka