Ketik disini

Metropolis

Pansus Warning ITDC

Bagikan

MATARAM -A�Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika DPRD NTB memberikan peringatan keras kepada PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Peringatan ini diberikan karena dewan sempat dikejutkan, bahwa uang kerahiman bagi warga tidak tercantum di belanja APBN kementerian.

a�?Kami berikan warning yang keras kepada ITDC jangan sampai itu tidak ada anggarannya,a�? kata Sekretaris Pansus Percepatan Pembangunan Mandalika DPRD NTB Yek Agil.

Dewan berharap, pemerintah dan PT ITDC harus benar-benar memastikan uang tersebut dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Jangan sampai ketika masyarakat sudah mau menerima, kemudian saat akan dieksekusi anggaran tidak ada. Alokasi anggaran dana kerahiman tersebut terus dipertanyakan Pansus.

Dari informasi yang diterima, dana tersebut tidak berasal dari APBN, tetapi dari uang perusahaan atau mitra ITDC. a�?Kami harus pastikan itu, supaya apa yang sudah dilakukan Kapolda dan tim kemarin itu tidak sia-sia,a�? ujar politisi PKS ini.

Pansus pun sudah mengkonfirmasi hal ini ke PT ITDC. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyatakan sudah menyiapkan dana kerahiman dari uang perusahaan atau mitra ITDC. Baginya, dari mana pun sumbernya, yang jelas dewan hanya ingin memastikan anggaran itu ada ketika dibutuhkan. a�?Pihak ITDC menyampaikan dana itu sudah siap, kalau lancar semuanya sekitar Rp 50 miliar,a�? terang Agil.

Wakil Ketua Komisi II ini mengatakan, Pansus akan menyampaikan hasil kajian mereka secara resmi pada tanggal 8 Februari mendatang. Beberapa hal yang menjadi perhatian Pansus diantaranya, isu tentang golden share, mendorong agar manajemen PT ITDC sebagai pengelola kawasan agar meningkatkan kinerjanya. Kemudian juga terkait pembentukan administrator di KEK Mandalika.

Menurutnya keberadaan administrator merupakan hal penting dalam operasional KEK Mandalika.

Termasuk di dalamnya pelayanan terpadu satu atap. Pelayanan ini juga penting disiapkan sebab di KEK Mandalika nanti semua perizinan akan dilakukan dalam satu atap, maka harus dipastikan kapan akan dimulai pelayanan perizinan satu atap di kawasan tersebut. Semua hal ini harus dipersiapkan dengan baik mulai saat ini agar semakin banyak investor yang mau menanamkan modal di kawasan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengatakan pembayaran lahan yang sudah terverifikasi mengalami hambatan. Dari empat titik dengan luas 46 hektare, hanya satu titik yang rampung. Sedangkan tiga titik lainnya masih ada yang diklaim pihak lain sehingga harus dipastikan terlebih dahulu siapa pemilik aslinya.

Uang kerahiman yang akan diberikan kepada warga sebesar Rp 4,5 juta per are. Hal ini sesuai dengan jatah yang diberikan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan kepada Pemprov NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka