Ketik disini

Metropolis

Ini Aneh bin Ajaib

Bagikan

MATARAM – Belasan anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam pansus RTRW Kota Mataram dibuat terkaget-kaget saat mendatangi proyek PLTGU Lombok Peaker. Pembangkit yang berada di Gerisak, Sekarbela itu diam-diam ternyata terus dibangun. Padahal belum mengantongi izin yang lengkap.

“Aneh bin ajaib. Ini kan awalnya RTH (ruang Terbuka Hijau,Red),” kata Parhan, salah seorang anggota Pansus terkaget-kaget.

Saat berkunjung ke lokasi tersebut, jajaran direksi yang menerima wakil rakyat langsung melakukan pemaparan proyek. Mereka menjelaskan beragam progres hingga manfaat nantinya setelah rampung dan mulai digunakan.

Tak tinggal diam, dewan yang merasa ada yang salah langsung mengkritisi. ”Apa esensinya kita ke sini? Kok seakan-akan tak ada masalah,” ketusnya.

Menurutnya, semua pihak tanpa terkecuali harus taat hukum. Aturan itulah yang perlu dikaji jauh sebelum proyek dijalankan.

Penjelasan teknis itu menurutnya sudah melampaui tahapan seharusnya. Padahal proyek tersebut belum mendapat izin.

Kedatangan dewan juga bukan untuk mendengar pemaparan, namun mempertanyakan kelengkapan administrasi perizinan. ”Kalau teknis, mau jungkir balik dijelaskan kami tak akan faham, kepastian hukum yang perlu,” ujarnya.

Setali tiga uang, Politisi PDIP Gusti Bagus Ari Sudana mengatakan kedatangan mereka terkait RTRW yang kemungkinan dilanggar. Lahan seluas sembilan hektar tersebut menurutnya sudah jelas merupakan RTH yang tak boleh diganggu-gugat. Bangunan yang berada tepat di samping sungai Ancar dan pesisir Pantai Kecamatan Sekarbela juga disoroti.

“Sempadannya bagaimana, roi pantai juga bagaimana,” cecarnya.
Menurutnya, melegalkan sesuatu yang jelas ilegal tak mungkin dilakukan. Pelanggaran di proyek tersebut jelas terjadi.

Ia mengaku terkaget-kaget ketika baru memasuki area. Berbagai bangunan dan fasilitas pendukung PLTGU sudah terbangun. Padahal izin belum lengkap dikantongi. ”Saya kira ini hanya tanah kosong, ternyata banyak bangunan,” sindirnya.

RTRW lanjutnya tak membenarkan proyek tersebut, bahkan Amdal sekali pun belum dikantongi. Hal itu jelas sebuah pelanggaran.

Untuk melegalkannya pun, tak bisa sebatas revisi perda lama. Namun harus ada perda baru yang jauh berbeda. “Ini bisa jadi masalah dikemudian hari,” keluhnya.

Misban Ratmaji, anggota DPRD Kota Mataram lainnya juga mengkritisi kelakuan PLN yang diam-diam terus bekerja. ”Mana IMB-nya, kok sudah bangun,” katanya kembali mencecar pihak PLN.

Mendapat beragam penolakan dari kalangan dewan, GM PLN UIP Nusra Djarot Hutabri justru balik menyerang. Menurutnya pembangkit tersebut sangat banyak peminatnya. Jika tak jadi dibangun di

Lombok, pihaknya tinggal memindahkan saja, dan masyarakat Lombok lah yang paling menderita. ”Saya mau terus terang, ini yang minat banyak,” katanya.

Disebut-sebut ramah lingkungan dan tak banyak menghasilkan polusi, ia meyakini banyak daerah yang siap menerima jika dewan Mataram menolaknya. Dia lantas mengatakan pembangunan itu semata demi kemajuan Lombok.

Dengan hanya surplus 10 MW saat ini, daerah ini tak dalam kondisi aman. Karenanya diperlukan terus pembangunan pembangkit. ”Kalau ada apa-apa pasti ada pemadaman,” katanya lagi.
Lantas mengapa dibangun di Mataram? Menurutnya hal itu karena Mataram paling banyak membutuhkan.

Terkait RTH yang dialihfungsikan, ia berdalih sudah mendapat izin dari pihak terkait, meskipun tak menunjukkan buktinya. Dia juga mengatakan siap menyampaikan permintaan pada pusat agar dicarikan lahan pengganti RTH tersebut.

Terkait bangunan yang terus berjalan, ia menampiknya. Menurutnya deretan bangunan yang ada hanya bersifat sementara dan bisa dipindah kapan saja. ”Masalahnya koordinasi yang belum cukup, hingga eksekutif dan legislatif tak nyambung,” sindirnya balik.

Mendengar jawaban tersbeut, dewan makin naik pitam. Mereka menolak tunduk hanya dengan ancaman banyak pihak lain yang siap menerima dan masyarakat Lombok yang akan merugi. ”Kalau mau pindah, tak masalah kami, jangan main ancam-ancam begitu,” kata Parhan membalas perkataan GM PLN tersebut.

Jika benar dipindah, ia bahkan mengatakan itu adalah bukti kebodohan PLN NTB dan direksinya. Setelah merancang pembangunan di satu wilayah, lantas melanggar aturan, ketika ditanyakan kejelasannya, lalu balik mengancam akan pindah, menurutnya hal itu menunjukkan kapasitas orang-orang PLN.

“Kalau seperti itu, ini namanya rencana bodoh,” katanya balik menyindir.
Kondisi sempat memanas hingga saling jawab pun tak terelakkan. Pansus lantas mengatakan akan meminta penjelasan lagi dari eksekutif, termasuk pihak PLN pusat. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka