Ketik disini

Metropolis

Budpar Kota Bisa Terusir

Bagikan

MATARAM – Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, rupanya berbuntut panjang bagi Pemerintah Kota Mataram. Terutama kebutuhan kantor atau ruang bekerja.

Seperti diketahui beberapa SKPD ada yang digabung dan dipisah. Sesuai dengan urusan masing-masing. Kini, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram rupanya harus gigit jari. Menyusul rencana Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik kantor yang kini ditempati Budpar akan mengambil alih miliknya.

a�?Ya kalau kita ditondong (diusir) ya kita keluar,a�? seloroh Kepala Dispar Kota Mataram Abdul Latif Nadjib.

Baginya, suka tidak suka, mau tidak mau, kantor itu memang hak Pemprov NTB. Kalau sekarang mereka berniat mengambil alih untuk memenuhi kebutuhan kantor bagi SKPD di lingkup Pemprov NTB, itu adalah haknya.

Latif sendiri mengaku jauh-jauh hari sudah mendengar rencana Pemprov NTB ingin mengambil alih kembali kantor yang dipinjam pakaikan ke Kota Mataram.

a�?Ini sudah saya sampaikan juga pada pak Sekda. Beliau bilang ya akan membahas ini dengan pihak aset. Iya (ada kemungkinan minggu ini),a�? terangnya.

Jika pun nanti harus pindah, sudah pasti akan berdampak pada kinerja Budpar mengerjakan berbagai program yang telah dicanangkan. Sampai akhirnya punya lokasi kantor yang tepat dan representatif.

Namun jika boleh memilih, Latif berharap kantor yang ditempati nanti berada pada posisi yang memudahkan untuk diakses masyarakat. a�?Budpar kan salah satu SKPD yang berbasis pelayanan pada masyarakat dan menjadi wajah kota. Kalau bisa, kami ingin memenempati kantor yang terbuka dan bisa didatangi dengan mudah oleh masyarakat,a�? harapnya.

Sebelumnya, ia mengaku jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan menjadi salah satu SKPD yang harus dibangunkan kantor di tahun 2017. Sayangnya, pengajuan belum disetujui, karena ada beberapa SKPD lain juga dinilai harus segera memiliki kantor.

a�?Sebenarnya kalau bisa, kami mau usulkan lahan di Pasar Seni Sayang-sayang itu. Di sana ada lahan sedikit, ya paling tidak tiga tingkatlah, saingi (hotel) Golden Tulip,a�? selorohnya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram yang juga mengurusi persoalan aset HM Syakirin Hukmi mengatakan, belum bisa menanggapi lebih jauh persoalan ini. Surat permohonan pengambil alihan Kantor dari Pemeritah Provinsi NTB belum ada yang masuk ke mejanya.

a�?Memang itu kantor milik provinsi, tapi karena belum ada surat resmi, belum bisa saya tanggapi,a�? kata Syakirin.

Apalagi, Sekda Kota Mataram, sampai kemarin belum meminta tanggapan dirinya, terkait rencana Pemprov NTB. Karena itu, sembari memetakan ketersediaan ruangan, ia akan berkoordinasi dulu dengan Sekda.

Sebab diakuinya, setelah berlakunya PP 18 tahun 2016 itu, pihaknya kesulitan membagi-bagi kantor dinas. Tentu persoalan akan semakin rumit, jika kini Pemprov NTB, berniat mengambil kantor itu. “Ya tahulah kan kondisi seperti ini,a�? cetus Syakirin.

Jika pun Pemprov NTB benar dalam waktu dekat akan memasukan surat pengambil alihan aset, ia akan berupaya melobi terlebih dahulu. Melihat persoalan lebih jelas. Sehingga ada solusi yang baik antara pemprov dan pemkot.

“Intinya kami bisa bersikap setelah surat masuk,a�? tandasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys