Ketik disini

Giri Menang

Dewan Nilai Bapenda Lamban

Bagikan

GIRI MENANG – Aset milik Hotel Santosa yang dilelang Pemkab Lobar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) saat ini belum ada kejelasan.

Aset berupa tempat parkir dan lapangan tenis yang disita Bapenda A�Lobar Desember tahun lalu itu, belum diketahui kabar pasti, apakah sudah laku ataupun sudah ada yang menawar.

Untuk menanyakan kejelasan lelang tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar pun kembali bersurat ke KPKNL Mataram guna mempertanyakan sejauh mana proses pelelangan berlansung.

Kepala Bapenda A�Lobar Hj Lale Prayatni mengakui belum ada jawaban terkait surat yang dikirim itu. A�”Pekan kemarin sudah saya tandatangan untuk bersurat lagi ke KNPKL Mataram. Namun sampai saat ini belum ada jawaban,a�? ungkapnya.

Sebelum bersurat, Lale juga sudah meminta Kabid Penagihan langsung menemui pihak KPKNL Mataram. Mempertanyakan sejauh mana proses lelang tersebut.

Jawaban pihak KPKNL Mataram, kata Lale, bahwa proses lelang aset belum bisa diproses. Karena pihak KPKNL masih perlu mengkaji segala sisi aturan. Sebab baru pertama kali melakukan lelang aset hasil sitaan. Mereka pun perlu melakukan konsultasi ke pusat.

“Sekarang, bolanya ada di KPKNL. Mereka juga hati-hati karena baru pertama kali melelang aset hasil penyitaan,a�? jelasnya.

Kini, pihaknya hanya tinggal menunggu hasil pelelangan tersebut. Hasil pembayaran dari lelang itu nanti akan langsung masuk ke Kasda. Mengenai waktu proses lelang tuntas, Lale tidak bisa menjadwalkan. Menurutnya, proses lelang sepenuhnya dilakukan KPKNL Mataram.

Sementara itu, ia mengakui beberapa waktu lalu ada surat dari pihak Santosa masuk ke Bapenda. Dalam surat tersebut pihak Santosa meminta agar plang penyitaan tersebut dicabut dengan alasan mereka sudah membayar Rp 1,5 miliar akhir Desember lalu.

“Itu plang tidak boleh dicabut. Kalau dicabut nanti kita dikira main mata,a�? tegasnya.

Lambannya proses lelang aset Hotel Santosa itu mendapat atensi dari kalangan DPRD Lobar. Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim mengatakan proses lelang tersebut lamban. Karena itu, ia meminta dinas terkait terus mengkawal.

“Kalau itu disita, harus diurus untuk segera dilelang. Jelas ni harus ada intervensi dari Pemda,a�? kritiknya.

Jangan sampai proses tersebut berlarut-larut dan berlangsung lama. Karena itu, lanjut Sulhan dibutuhkan gerakan terpadu. Instansi terkait tidak harus lepas tangan dan harus ada intervensi.

“Jangan hanya Pak Bupati saja yang punya semangat. Tapi tidak di back up oleh bawahannya. Kan nggak mungkin Pak Bupati turun tangan mengurus hal-hal seperti ini,a�? tukasnya. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka