Ketik disini

NASIONAL

KPK Tunggu Bukti Baru dari BPK

Bagikan

JAKARTA – Polemik pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta masih berdenyut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan sinyal persoalan itu akan kembali diselidiki. ”Ada bukti baru,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada koran ini, kemarin (24/1).

Sinyal tersebut sebenarnya pernah diungkapkan KPK pada November lalu. Ketua KPK Agus Rahardjo saat itu menyatakan bila BPK memiliki temuan baru yang bisa menjadi pintu masuk untuk lembaga antirasuah tersebut memproses kembali sengketa lahan RS Sumber Waras. Temuan itu berkaitan dengan perkiraan nilai jual objek pajak (NJOP) atau appraisal.

Fakta dan bukti baru berupa data perkiraan NJOP itu rencananya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara KPK dan BPK. ”Tapi sampai sekarang kami belum dapat ada bukti baru itu,” ucap Febri. KPK pun masih menunggu rencana pertemuan tersebut dari BPK selaku lembaga auditor keuangan. ”Kalau bilang sedang dimatangkan itu mestinya BPK (yang inisiatif),” ucapnya.

Sebelumnya, Agus mengatakan KPK akan membandingkan pengadaan lahan RS Sumber Waras dengan proses pengadaan lahan di Cengkareng Barat untuk rumah susun. Sebab, diduga ada kemiripan proses pengadaan kedua lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Sebagaimana diketahui, pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik seiring adanya perbedaan penghitungan NJOP antrara BPK dan Pemprov DKI. BPK menilai lahan yang dibeli dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar tersebut diduga menyalahi prosedur. Versi BPK, lahan tersebut berada di Jalan Tomang Utara sehingga NJOP-nya senilai Rp 14 juta per meter persegi

Sedang Pemprov DKI membeli lahan tersebut dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi karena dianggap berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Hasil audit BPK itulah yang menjadi acuan KPK menyelidiki kasus tersebut pada 2015. Namun, setelah diselidiki hampir 1 tahun, KPK menyebut tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan yang diklaim BPK merugikan negara Rp 191 miliar itu.

Karo Humas dan Kerja sama Internasional BPK Yudi Ramdan mengatakan saat ini belum ada perkembangan teranyar terkait dengan rencana pertemuan institusinya dengan KPK. Namun, pihaknya berjanji bakal segera mengumumkan bila ada informasi baru yang berkaitan dengan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Termasuk rencana pertemuan tersebut. ”(Saat ini) belum ada informasi mengenai itu (pertemuan dengan KPK),” ujarnya. (tyo/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka